3 Langkah Strategis Wakil Ketua DPR-RI Prof. Dasco Atasi Krisis Penonaktifan BPJS PBI

 3 Langkah Strategis Wakil Ketua DPR-RI Prof.Dasco Atasi Krisis Penonaktifan BPJS PBI

Prof.Dasco menegaskan bahwa persoalan administrasi tidak boleh menjadi penghalang akses terhadap layanan kesehatan dasar.

1. Terapkan “Masa Transisi”: Pasien Tidak Boleh Ditolak

Solusi pertama yang ditekankan Dasco adalah penerapan “Masa Transisi” yang wajib dijalankan seluruh fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit.

Dalam periode ini, status kepesertaan yang tengah diverifikasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak pasien.

Dasco meminta adanya diskresi khusus selama proses pembaruan data berlangsung.

Menurutnya, negara harus memastikan bahwa proses birokrasi di tingkat pusat tidak berdampak langsung pada pelayanan di fasilitas kesehatan.

“Pasien yang status PBI-nya nonaktif karena proses verifikasi data harus tetap dilayani. Harus ada masa transisi di mana layanan kesehatan tetap berjalan sementara sinkronisasi data dilakukan oleh kementerian terkait,” tegas Dasco saat memberikan arahan taktis terkait penanganan masalah ini.

Dengan kebijakan masa transisi tersebut, diharapkan tidak ada lagi pasien yang ditolak hanya karena kartu BPJS mendadak tidak aktif ketika membutuhkan penanganan medis darurat.

2. Pemda Diminta Aktif ‘Jemput Bola’

Solusi kedua menyasar peran penting Pemerintah Daerah (Pemda). Dasco mendesak para kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, untuk bersikap proaktif atau melakukan langkah “jemput bola” dalam mendata warga terdampak penonaktifan PBI.

Ia menilai sering terjadi keterlambatan informasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Karena itu, Pemda diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif melakukan verifikasi lapangan melalui perangkat desa atau kelurahan.

“Pemerintah Daerah harus proaktif melakukan jemput bola. Jangan biarkan warga bingung saat kartunya mati. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan di daerah harus segera melakukan validasi ulang agar warga yang benar-benar berhak segera diaktifkan kembali statusnya,” ujar politisi kawakan tersebut.

Langkah jemput bola dinilai efektif untuk memangkas jalur birokrasi yang panjang. Dengan data akurat dari tingkat bawah, proses pengaktifan kembali kepesertaan PBI dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

3. Integrasi Data Real-Time dan Kanal Pengaduan Darurat

Solusi ketiga yang didorong adalah penguatan integrasi data secara real-time antara BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Dukcapil.

Dasco menilai persoalan penonaktifan kerap dipicu oleh ketidaksinkronan data antarinstansi.

Ia juga mengusulkan pembentukan jalur pengaduan darurat khusus bagi peserta PBI yang mendapati statusnya tiba-tiba nonaktif.

Bagi masyarakat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, hingga Makassar, kecepatan respons menjadi faktor penting.

Dasco ingin memastikan bahwa saat warga mengajukan sanggahan atau verifikasi ulang di daerah, sistem pusat dapat langsung merespons dalam hitungan jam, bukan berlarut-larut hingga berminggu-minggu.

Langkah strategis Dasco ini dinilai sebagai upaya melindungi kelompok rentan yang sangat bergantung pada subsidi pemerintah.

Mengingat masyarakat usia produktif 18–45 tahun saat ini sangat peduli pada isu jaminan sosial, terutama bagi orang tua atau anggota keluarga yang menjadi peserta PBI, langkah pimpinan DPR tersebut dianggap sebagai respons atas kekhawatiran publik.

DPR RI melalui fungsi pengawasannya akan terus memantau pelaksanaan kebijakan di lapangan agar tidak ada warga kurang mampu yang kehilangan hak konstitusional atas layanan kesehatan hanya karena persoalan teknis pemutakhiran data.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan pembaruan data ini tidak berdampak negatif terhadap pelayanan publik nasional. (Dikutip : Suara.com/BS)