Ternyata B.J Habibie Tak Hebat-Hebat Amat Seperti Yang Digembar-Gemborkan

  bagi para pengkritiknya, Bacharuddin Jusuf Habibie tetaplah presiden yang menyisakan luka lepasnya Timor Timur dan proyek mercusuar yang berdarah-darah.

SABTU pagi di pertengahan Mei, jagat digital kembali riuh oleh sebuah memori lama yang mendadak segar. Pemicunya sederhana: sebuah tautan berita yang mengingatkan publik pada salah satu keajaiban ekonomi terbesar pasca-Reformasi 1998. Kala itu, di bawah kendali Bacharuddin Jusuf Habibie, rupiah yang sempat babak belur hingga menyentuh angka Rp 17.000 per dolar Amerika Serikat secara ajaib ditekuk hingga ke level Rp 6.500.

Bagi sebagian orang, itu adalah bukti sahih kejeniusan sang presiden transisi. Namun, di ruang publik yang riuh, sejarah tak pernah ditulis dengan satu warna. Di balik angka-angka ekonomi yang mempesona itu, bayang-bayang kegagalan politik dan proyek dirgantara yang kolaps tetap membayangi warisan sang profesor.

Jinak di Pasar, Liar di Politik

Ekonom Faisal Basri jauh-jauh hari sudah sering mengingatkan bahwa gejolak rupiah di atas Rp 10.000 pada hari-hari menjelang kejatuhan Soeharto sebenarnya bukan mencerminkan nilai fundamental ekonomi kita. "Itu cuma kepanikan sebelum reformasi dilaksanakan," ujar sebuah suara di lini masa, menggemakan kembali analisis ekonomi masa lalu.

Ketika Habibie naik takhta sebagai "presiden darurat", kepercayaan pasar pulih bukan semata-mata karena kalkulasi matematika sang insinyur. Pasar merespons gairah baru: semangat pemberantasan korupsi dan tuntutan mengadili Soeharto yang menggema di jalan-jalan Jakarta. Begitu reformasi bergulir dan kepastian hukum mulai tampak, ekonomi membaik dengan sendirinya, membawa rupiah stabil di bawah level psikologis Rp 10.000.

Namun, kemampuan Habibie menjinakkan pasar tak berbanding lurus dengan kelihaiannya mengelola geopolitik. Bagi kelompok nasionalis, dosa terbesar Habibie yang tak diampuni adalah keputusannya memberikan opsi referendum bagi Timor Timur.

"Ia gagal sebagai negarawan," kritik sebagian kalangan. Lepasnya provinsi ke-27 itu menorehkan trauma mendalam, yang kemudian melahirkan jargon defensif di tubuh militer: "NKRI Harga Mati." Sejak opsi merdeka ala Habibie berujung lepasnya Timor Timur, Jakarta tak pernah lagi memberikan kelonggaran serupa. Format penanganan wilayah bergejolak diubah total menjadi Otonomi Khusus—seperti yang kemudian diterapkan di Aceh dan Papua—bukan lagi opsi berpisah.

Dongeng Dirgantara dan Barter Ketan

Di sisi lain, mimpi besar Habibie membangun industri dirgantara nasional melalui Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) kini digugat secara ekonomi. Cetak biru pesawat CN-235 yang legendaris itu, dalam catatan sejarah, tak lepas dari "kemurahan hati" Soeharto yang menggunakan tangan besi kekuasaannya.

"Kalau masalah dana minta betapapun besarnya terus dituruti, maka itu bukan hal hebat. Semua orang juga bisa," tulis sebuah kritik tajam. Teknologi, pada akhirnya, bisa dibeli. Namun, menciptakan pesawat yang ekonomis dan laku di pasar global adalah urusan lain.

Demi ambisi menerbangkan jet buatan domestik, Soeharto bahkan sempat mengalihkan dana reboisasi hutan yang kontroversial demi menyuntikkan modal ke IPTN—sebuah langkah yang ditentang habis-habis oleh para aktivis lingkungan kala itu.

Pada akhirnya, pasar berkata jujur: CN-235 dinilai kurang kompetitif. Ketika Thailand bersedia membeli, transaksi yang terjadi justru menyerupai sistem barter purba—pesawat ditukar dengan beras ketan. Selebihnya, agar pabrik di Bandung tetap mengepul, Soeharto memaksa lini militer (AD, AL, AU) serta maskapai pelat merah Merpati Nusantara Airlines untuk menyerap produk IPTN.

Saat krisis moneter menghantam, topeng itu terbuka. IPTN limbung, menyisakan tragedi gelombang PHK massal dan urusan pesangon karyawan yang tak pernah tuntas diselesaikan negara. Guna menyelamatkan mukanya sebagai simbol penguasaan teknologi, institusi itu belakangan bersalin nama menjadi PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Karma dan Pintu yang Tertutup

Hubungan Habibie dan Soeharto pun berakhir tragis, menyerupai drama Shakespeare. Keputusan Habibie yang membiarkan proses hukum Soeharto berjalan dan restunya atas referendum Timor Timur disebut-sebut membuat kesehatan Sang Jenderal Besar merosot tajam.

Oleh anak-anaknya, Soeharto yang menua dilarang menonton berita televisi. Sebuah ironi yang getir: pria yang dahulu menahan Sukarno dalam status tahanan rumah di Wisma Yaso, di akhir hayatnya justru menjadi "tahanan rumah" bagi keluarganya sendiri yang protektif.

Hingga ajal menjemput Soeharto, pintu maaf tak pernah terbuka bagi Habibie. Berkali-kali Habibie meminta waktu untuk menghadap sang mentor, berkali-kali pula penolakan yang ia terima.

Puncaknya terjadi saat Soeharto wafat. Ketika Habibie datang melayat ke Jalan Cendana untuk memberikan penghormatan terakhir, anak-anak Soeharto emoh menemukannya. Mantan presiden itu hanya ditemui oleh adik Soeharto, Probosutedjo, dan pengusaha Sudwikatmono. Panggung politik mencatatnya sebagai keretakan personal terdalam di akhir orde baru.

Jejak yang Bersih dari Dinasti

Meski didera kritik tajam soal Timor Timur dan kegagalan komersial IPTN, sejarah tetap menyisakan ruang bagi apresiasi terhadap Habibie. Di tengah syak wasangka publik terhadap perilaku korup para pejabat, Habibie turun dari panggung kekuasaan dengan tangan yang relatif bersih.

"Sempurna itu cuma milik Tuhan," ujar seorang pembela Habibie. Namun, fakta bahwa Indonesia pernah memproduksi pesawat terbang dan melentingkan nilai rupiah tetap menjadi tinta emas. Yang paling penting: tak ada satu pun anggota keluarga atau anak-anak Habibie yang memanfaatkan kekuasaan.