Suramadu Terancam? DPW Partai Masyumi RI Jatim Desak Jembatan Terpanjang RI Kembali Berbayar Demi Cegah Curanmor Merajalela, Lampu Hilang & Truk Overload

 Suramadu Terancam? DPW Partai Masyumi RI Jatim Desak Jembatan Terpanjang RI Kembali Berbayar Demi Cegah Curanmor Merajalela, Lampu Hilang & Truk Overload

 

SURABAYA – Polemik mengenai status gratis Jembatan Suramadu kembali mencuat. Kali ini, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai MASYUMI RI Jawa Timur melalui Wakil Ketua, Intan Nuraini, secara tegas mendesak pemerintah untuk memberlakukan kembali tiket berbayar bagi kendaraan yang melintasi jembatan penghubung Surabaya dan Madura tersebut.

Bukan tanpa alasan, usulan ini didasari oleh keprihatinan mendalam terhadap kondisi keamanan dan ketahanan infrastruktur jembatan kebanggaan warga Jawa Timur itu.

Keamanan Bobol: Dari Curanmor Hingga Lampu Hilang

Intan Nuraini, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai MASYUMI RI Kediri Raya mengungkapkan bahwa kebijakan penggratisan jembatan justru membawa dampak negatif yang signifikan.

"Kenyataan di lapangan menunjukkan, sejak digratiskan, pengawasan menjadi longgar. Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan mudahnya melewati Suramadu. Bahkan, fasilitas vital seperti lampu penerangan jalan banyak yang hilang karena minimnya petugas patroli di sepanjang jembatan," ujar Intan yang juga menjabat Ketua Koordinator DPP Partai MASYUMI RI Wilayah Kalimatan dan Ketua DPW Partai MASYUMI RI Kalimatan Selatan itu.

Beban Negara dan Ancaman Kerusakan Jalan

Selain isu kriminalitas, Masyumi Jatim menyoroti masuknya kendaraan bertonase besar (kontainer) ke wilayah Madura yang sebenarnya belum didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai.

Menurut Intan, jika tiket kembali diberlakukan, dana tersebut bisa digunakan secara mandiri untuk:

Perawatan Rutin: Menjamin jembatan tetap kokoh dan berumur panjang.

Keamanan Ekstra: Penempatan petugas patroli 24 jam untuk menekan angka kriminalitas.

Filter Kendaraan: Mengontrol beban tonase agar tidak merusak jalan di Madura.

"Kita semua ingin menjaga Suramadu agar bertahan selamanya. Jika terus digratiskan, ini hanya akan menjadi beban berat bagi pemerintah pusat maupun daerah, sementara kualitas layanannya justru menurun," tegasnya.

Pesan Untuk Pemerintah

Masyumi Jatim berharap pemerintah berani mengambil langkah tidak populer demi kebaikan jangka panjang. Kehadiran kembali tiket masuk dinilai sebagai solusi paling rasional agar Suramadu tetap menjadi ikon yang aman, terang, dan terawat bagi seluruh masyarakat.

 

Di sebuah artikel media lain, DPW Partai MASYUMI RI dan DPW PBR (Partai Bentang Reformasi) Jatim juga memuat rilis menggugah sebagai berikut ; 

SURABAYA – Polemik mengenai status gratis Jembatan Suramadu kembali mencuat. Kali ini, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai MASYUMI RI Jawa Timur melalui Wakil Ketua, Intan Nuraini, secara tegas mendesak pemerintah untuk memberlakukan kembali tiket berbayar bagi kendaraan yang melintasi jembatan penghubung Surabaya dan Madura tersebut.

Bukan tanpa alasan, usulan ini didasari oleh keprihatinan mendalam terhadap kondisi keamanan dan ketahanan infrastruktur jembatan kebanggaan warga Jawa Timur itu.

Keamanan Bobol: Dari Curanmor Hingga Lampu Hilang

Intan Nuraini, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai MASYUMI RI Kediri Raya mengungkapkan bahwa kebijakan penggratisan jembatan justru membawa dampak negatif yang signifikan.

"Kenyataan di lapangan menunjukkan, sejak digratiskan, pengawasan menjadi longgar. Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan mudahnya melewati Suramadu. Bahkan, fasilitas vital seperti lampu penerangan jalan banyak yang hilang karena minimnya petugas patroli di sepanjang jembatan," ujar Intan yang juga menjabat Ketua Koordinator DPP Partai MASYUMI RI Wilayah Kalimatan dan Ketua DPW Partai MASYUMI RI Kalimatan Selatan itu.

Beban Negara dan Ancaman Kerusakan Jalan

Selain isu kriminalitas, Masyumi Jatim menyoroti masuknya kendaraan bertonase besar (kontainer) ke wilayah Madura yang sebenarnya belum didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai.

Menurut Intan, jika tiket kembali diberlakukan, dana tersebut bisa digunakan secara mandiri untuk:

Perawatan Rutin: Menjamin jembatan tetap kokoh dan berumur panjang.

Keamanan Ekstra: Penempatan petugas patroli 24 jam untuk menekan angka kriminalitas.

Filter Kendaraan: Mengontrol beban tonase agar tidak merusak jalan di Madura.

"Kita semua ingin menjaga Suramadu agar bertahan selamanya. Jika terus digratiskan, ini hanya akan menjadi beban berat bagi pemerintah pusat maupun daerah, sementara kualitas layanannya justru menurun," tegasnya.

Pesan Untuk Pemerintah

Masyumi Jatim berharap pemerintah berani mengambil langkah tidak populer demi kebaikan jangka panjang. Kehadiran kembali tiket masuk dinilai sebagai solusi paling rasional agar Suramadu tetap menjadi ikon yang aman, terang, dan terawat bagi seluruh masyarakat.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Majelis Pakar DPP Partai Bentang Reformasi (PBR) Sayidi yang juga Ketua DPW PBR Jatim. Pihaknya menilai desakan tersebut terus bergulir dan pihaknya berusaha menembus pihak - pihak yang menambah kuat kebijakan itu terdengar kembali oleh pusat seperti melalui Gubernur Jatim.

"Kami akan sampaikan langsung ke Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah"tandas Sayidi

SURAMADU TAK LAGI AMAN? Desakan ‘Kembalikan Tiket Berbayar’ Meledak: Curanmor Merajalela & Lampu Jembatan Dipreteli!

SURABAYA – Status "Gratis" Jembatan Suramadu yang selama ini dipuja-puji kini berada di ujung tanduk. Alih-alih menyejahterakan, kebijakan tarif nol rupiah dituding menjadi celah lebar bagi kriminalitas dan hancurnya fasilitas negara.

DPW Partai Masyumi RI Jawa Timur dan DPW PBR Jawa Timur secara mengejutkan melayangkan desakan keras: Kembalikan Suramadu menjadi jembatan berbayar!

1. Suramadu Jadi Jalur 'Surga' Curanmor & Penjarahan

Wakil Ketua DPW Masyumi RI Jatim, Intan Nuraini, membongkar fakta pahit di lapangan. Sejak digratiskan, pengawasan di jembatan terpanjang di Indonesia ini dianggap lumpuh total.

"Kenyataannya menyedihkan. Sejak gratis, kontrol hilang. Motor curian bebas melenggang, bahkan fasilitas vital seperti lampu penerangan jalan banyak yang hilang dipreteli karena minimnya patroli," tegas Intan yang juga menjabat Ketua Koordinator DPP Masyumi Wilayah Kalimantan.

2. Ancaman Infrastruktur: Madura Terancam 'Tenggelam' Beban Truk

Bukan hanya soal maling, masalah Overload kendaraan menjadi bom waktu. Truk kontainer raksasa kini bebas masuk ke Madura tanpa filter, padahal infrastruktur jalan di Pulau Garam tersebut belum siap menahan beban seberat itu.

Tanpa adanya sistem tiket, tidak ada "penyaring" kendaraan. Akibatnya:

Jalanan Madura Cepat Rusak: Beban tonase tidak terkontrol.

Perawatan Mandiri Lumpuh: Anggaran perawatan hanya mengandalkan APBN yang terbatas, bukan pendapatan mandiri dari jembatan.

3. Solusi Berbayar: Lebih Baik Bayar daripada Hancur?

Masyumi Jatim dan PBR Jatim menilai memberlakukan kembali tarif adalah langkah paling rasional demi:

Patroli 24 Jam: Menempatkan petugas keamanan ekstra di sepanjang jembatan.

Filter Tonase: Menjaga umur panjang aspal di wilayah Madura.

Ikon yang Terawat: Mengembalikan kemegahan Suramadu agar tetap terang dan kokoh.

4. Mengetuk Pintu Gubernur Jatim

Senada dengan Masyumi, Ketua DPW PBR Jatim, Sayidi, menegaskan bahwa aspirasi ini tidak akan berhenti di meja diskusi. Pihaknya berencana membawa urgensi ini langsung ke tingkat tertinggi.

"Kami akan sampaikan langsung ke Ibu Khofifah. Ini demi kebaikan jangka panjang Jawa Timur dan Madura. Kita butuh jembatan yang aman, bukan sekadar gratis tapi hancur," pungkas Sayidi.