PSI Dan Gerakan Rakyat Auto Kejang-Kejang Jika PT Dinaikkan, Namun Partai MASYUMI RI Dukung PT Naik

 Dari Kiri Ke Kanan ; Anies dari PGR, Kaesang PSI dan Amas dari Partai MASYUMI RI

PSI Dan Gerakan Rakyat Auto Kejang-Kejang Jika PT Dinaikkan, Namun Partai MASYUMI RI Dukung PT Naik

Gertak Tujuh Persen: Syahwat Stabilitas atau Lonceng Kematian Partai Gurem?

Usulan kenaikan Parliamentary Threshold (PT) kembali memantik gaduh. Di balik dalih penguatan sistem presidensial, ada aroma pembersihan massal partai-partai kecil. PSI dan gerakan aktivisme pro-demokrasi mulai pasang kuda-kuda.

Lantai bursa politik Senayan mendadak gerah. Pemicunya adalah wacana lama yang bersemi kembali: menaikkan ambang batas parlemen alias Parliamentary Threshold (PT). Tak tanggung-tanggung, angka 7 persen dilempar ke meja judi politik. Sebuah angka yang bagi partai-partai "papan bawah" bukan sekadar tantangan, melainkan vonis mati sebelum laga dimulai.

Namun, di tengah kekhawatiran itu, dukungan justru datang dari arah yang tak terduga. Abdullah Amas, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Masyumi RI, justru mengacungkan jempol pada usulan yang awalnya diembuskan Partai NasDem tersebut. Bagi Amas, efektivitas di parlemen jauh lebih berharga ketimbang sekadar "meramaikan" kursi empuk tanpa taji.

"Usulan NasDem saya kira menarik. Kalau kita ingin memperkuat sistem presidensial, gagasan ini masuk akal. Partai yang signifikan suaranya baru bisa efektif di parlemen," ujar Amas kepada wartawan.

Hantu Kursi Tunggal

Logika yang dibangun Amas berpijak pada efisiensi. Ia menoleh ke belakang, mengenang romansa sekaligus ironi Pemilu 1999. Kala itu, sebuah partai Islam berhasil meloloskan satu wakil ke Senayan. Namun, sang ketua umum justru memilih menepi dan memberikan mandatnya kepada orang lain.

Ada kesadaran pahit di sana: satu kursi di DPR tak ubahnya suara lidi di tengah hutan jati. "Satu kursi itu tidak bisa efektif 'menyalak' di DPR," cetus Amas. Baginya, penyederhanaan partai melalui PT adalah obat pahit yang harus ditelan demi stabilitas pemerintahan agar tidak terus-menerus disandera oleh negosiasi receh fraksi-fraksi kecil.

Efek Kejang-Kejang

Tentu saja, "obat" ala Amas ini menjadi racun bagi yang lain. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan berbagai gerakan rakyat diprediksi bakal "auto kejang-kejang". Bagi PSI yang selama ini bertarung di zona degradasi ambang batas 4 persen, kenaikan menjadi 7 persen adalah tembok raksasa yang mustahil dipanjat.

Gagasan menaikkan ambang batas parlemen menjadi 7 persen bukan sekadar angka di atas kertas. Bagi Partai Gerakan Rakyat yang baru seumur jagung, ini adalah "tembok Berlin" yang didesain untuk menghentikan laju Anies Baswedan sebelum sampai ke Senayan.

Lampu di markas Partai Gerakan Rakyat (PGR) mungkin menyala lebih lama pekan ini. Di tengah keriuhan konsolidasi para loyalis Anies Baswedan, sebuah kabar buruk datang dari arah Senayan: wacana kenaikan Parliamentary Threshold (PT) menjadi 7 persen. Sebuah angka yang bagi partai pendatang baru, tak ubahnya vonis mati prematur.

Isu ini menggelinding bak bola panas setelah didorong oleh sejumlah partai papan atas dan mendapat lampu hijau dari tokoh-tokoh seperti Abdullah Amas, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Masyumi RI. Amas menyebut usulan ini logis demi memperkuat sistem presidensial. Namun, di mata para pendukung "Gerakan Rakyat", ini adalah upaya sistematis NasDem  untuk memangkas kaki-kaki politik mereka.

"Partai yang signifikan suaranya baru bisa efektif di parlemen," ujar Amas, sembari mengingatkan bahwa satu kursi di DPR seringkali hanya berakhir sebagai pajangan tanpa daya "nyalak" yang berarti.

Antara Stabilitas dan "Pembersihan"

Logika "efektivitas" yang diusung Amas dan para pendukung PT tinggi memang terdengar mapan secara teoritis. Mereka bermimpi tentang parlemen yang ramping, di mana hanya ada 5 hingga 6 fraksi besar yang bertarung ideologi

Namun, bagi Partai Gerakan Rakyat yang mengandalkan personifikasi Anies Baswedan dan militansi akar rumput, aturan ini terasa seperti "kejang-kejang" politik. Bayangkan saja, untuk bisa mengirimkan wakil ke Senayan, partai ini harus meraup suara nasional yang setara dengan perolehan partai-partai mapan yang sudah punya struktur hingga ke liang lahat desa.

 Jika PT 4 persen saja sudah membuat banyak partai berguguran pada 2024, maka 7 persen adalah "badai katrina" yang bisa menyapu bersih partai-partai non-parlemen.

Nasib Sang "Penyulut" Perubahan

Anies Baswedan, yang selama ini menjadi magnet utama Gerakan Rakyat, kini dihadapkan pada realitas matematika politik yang kejam. Tanpa ambang batas yang ramah, narasi "Perubahan" yang ia usung terancam hanya bergema di ruang hampa, tanpa kekuatan legislasi untuk mengeksekusinya.

Jika PT benar-benar dikunci di angka 7 persen, pilihannya bagi PGR hanya dua: bekerja ekstra keras melampaui capaian partai menengah, atau terpaksa "pingsan" bergabung dalam fusi dengan partai besar yang secara ideologis mungkin berseberangan.