Gerakan Mahasiswa Hidayatullah Puji Prof.Sufmi Dasco Ahmad: Kepemimpinan DPR RI yang Selalu Hadir dan Berpihak pada Rakyat,

 Gerakan Mahasiswa Hidayatullah Puji Prof.Sufmi Dasco Ahmad: Kepemimpinan DPR RI yang Selalu Hadir dan Berpihak pada Rakyat,

Oleh: Rizki Ulfahadi Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH)

Smallest Font

Dikutip

Infonasional.com | Jakarta - Oleh: Rizki Ulfahadi

Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH)

Berita baik kadang datang dari momen yang tak terduga. Bukan dari panggung kampanye, bukan dari baliho, tetapi dari sebuah rapat yang serius, di tengah upaya memulihkan luka pasca bencana Sumatera. Sabtu, 10 Januari 2025, di Aceh, saat rapat Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera berlangsung, muncul rencana yang berpotensi menambah beban rakyat.

Awalnya, anggaran Pemerintah Daerah Aceh hendak dipotong. Hampir saja palu diketok. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukan sekadar komentar atau retorika simpati, melainkan tindakan nyata.

Di titik inilah publik melihat sebuah kepemimpinan yang bekerja. Sufmi Dasco Ahmad, sebagai pimpinan DPR RI, tidak berhenti pada posisi “mengawasi” atau “menyampaikan aspirasi” dalam bentuk pernyataan formal. Ia mengambil langkah yang jauh lebih konkret, yakni menghubungi langsung Presiden Prabowo. Hasilnya jelas, pemotongan anggaran itu tidak jadi dilakukan.

Also Read

Keserakahan Pengaruhi Hukum Internasional, Islam Berikan Solusi

Keserakahan Pengaruhi Hukum Internasional, Islam Berikan Solusi

Senin, 19 Januari 2026 lalu, kabar yang menenangkan hati rakyat Indonesia kembali secara mengejutkan mencuat melalui rapat yang dimpimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Rapat yang ia gelar bersama pimpinan Komisi II dan Mensesneg Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa kabar yang beredar di luar terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD tidaklah benar. Dasco menegaskan tidak ada pembahasan RUU Pilkada dalam rapat.  

Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat sederhana saja dan bersifat teknis. Namun bagi rakyat yang sedang berjuang memulihkan hidup setelah bencana dan berharap hak konstitusional tetap ada, ini adalah soal masa depan. 

Ini bukan sekadar angka di laporan keuangan dan tidak hanya perihal pergi mencoblos di bilik suara, melainkan harapan untuk bangkit. Dengan anggaran yang tetap utuh, maka jalan kembali dibangun, sekolah kembali hidup, fasilitas kesehatan kembali bekerja, bantuan sosial tiba sesuai harapan, serta keberlanjutan pelayanan publik tetap optimal. Dan dengan hak suara dalam pilkada tetap di tangan rakyat, maka kesegaran udara demokrasi kembali hadir dalam pernafasan rakyat. 

 

Hadir Sebelum Terlambat

Dalam politik, banyak orang pandai berbicara. Namun tidak semua berani mengambil risiko untuk berdiri di pihak rakyat ketika situasi tidak nyaman. Saat anggaran daerah terancam dipangkas, cara termudah bagi seorang pejabat adalah diam hingga menunggu keputusan final, lalu mengelola narasi setelah semuanya terjadi. 

Tapi Dasco memilih jalan berbeda, ia bertindak sebelum keputusan itu menjadi luka baru. Di situlah letak kualitas kepemimpinannya, hadir sebelum terlambat.

Langkah Dasco menelpon Presiden bukan hanya menunjukkan akses dan pengaruh politik. Lebih dari itu, ia menunjukkan kepekaan terhadap realitas lapangan. Ia memahami bahwa daerah pasca bencana tidak bisa diperlakukan seperti daerah normal. Dalam kondisi darurat pemulihan, pemotongan anggaran sama artinya dengan memotong oksigen bagi masyarakat yang sedang berusaha bernapas kembali.

Ini juga menegaskan bahwa kepemimpinan bukan semata jabatan, melainkan keberanian mengambil tanggung jawab. Bukan hanya mengikuti arus administrasi, tetapi memastikan keputusan negara tetap berpihak pada kebutuhan rakyat.

Di momen krisis, rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar hadir di meja rapat. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu menjadikan rapat sebagai ruang mengambil keputusan yang menyelamatkan.

Tindakan Nyata, Bukan Sekadar Slogan

Also Read

Wanita Terdidik India Alami Diskriminasi Mertua Akibat Tradisi

Wanita Terdidik India Alami Diskriminasi Mertua Akibat Tradisi

Kata “pro-rakyat” sering menjadi jargon yang mudah diucapkan, namun sulit dibuktikan. Karena pro-rakyat selalu menuntut konsekuensi yang juga tidak ringan. Berpihak pada kepentingan publik acapkali harus menahan tekanan birokrasi, menabrak prosedur yang terlalu kaku, atau berhadapan dengan logika penghematan yang tidak sensitif pada kondisi darurat.

Sufmi Dasco Ahmad menunjukkan bahwa keberpihakan bukan hanya tentang niat, tapi tentang keputusan. Ketika anggaran Aceh terancam dipotong dan pilkada mau dialihkan ke DPRD, ia memilih memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga. 

Rakyat tidak butuh pemimpin yang hanya “mengerti penderitaan”, tetapi rakyat membutuhkan pemimpin yang memastikan penderitaan itu diatasi oleh kebijakan yang tepat dan tidak malah ditambah oleh kebijakan baru yang keliru.

Also Read

Renungan Isra Miraj: Mendekatkan Diri pada Allah Saat Ujian Menerpa

Renungan Isra Miraj: Mendekatkan Diri pada Allah Saat Ujian Menerpa

Sebab pemotongan anggaran di tengah pemulihan bukan sekadar perubahan angka, melainkan ancaman nyata bagi proses bangkitnya masyarakat. Anggaran adalah syarat utama bagi pembangunan kembali fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, pemulihan ekonomi warga, hingga stabilitas sosial.

Keputusan untuk tidak jadi memotong anggaran Aceh adalah bentuk keberpihakan yang sangat berarti. Dan langkah Dasco dalam mengawal keputusan itu menunjukkan bagaimana politik seharusnya bekerja. Politik melindungi yang rentan, bukan menambah beban.

Dambaan Rakyat: Cepat, Tegas, dan Membela

Rakyat Indonesia, terutama di daerah yang sedang menghadapi musibah, tidak punya banyak waktu untuk menunggu drama politik. Mereka butuh pemimpin yang cepat merespons, tegas mengambil langkah, dan jelas berpihak.

Maka wajar jika banyak orang memandang Dasco sebagai sosok pemimpin yang didambakan rakyat. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia menghadirkan satu hal yang semakin langka yaitu kehadiran yang nyata.

Dalam momen rapat di Aceh itu serta dalam penyelesaian polemik wacana pilkada oleh DPRD, Dasco memberi pesan kuat bahwa DPR tidak sekadar menjadi lembaga tempat “berdebat”, tetapi juga bisa menjadi institusi yang menghadirkan perlindungan kebijakan secara cepat dan konkret.

Telepon Dasco kepada Presiden Prabowo bukan hanya komunikasi antar pejabat. Itu simbol bahwa suara daerah bisa sampai ke pusat, suara rakyat didengarkan oleh pemimpinnya.

Dan pada akhirnya, rakyat selalu menilai pemimpin bukan dari seberapa hebat narasinya, melainkan dari seberapa besar keberaniannya membela kepentingan publik ketika keputusan besar sedang ditentukan. Rakyat tidak hidup dari slogan. Rakyat hidup dari kebijakan yang berpihak.