Wamenlu RI Anis Matta Ingatkan Pasar Dunia Islam Dan Sudah Dekatnya Perang Dunia III

 Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta mengingatkan, bahwa dampak dari ketidakpastian 

geopolitik global saat ini akan mempengaruhi situasi politik nasional.

"Penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengawali satu situasi yang bisa kita katakan, bahwa tatanan dunia lama benar-benar sudah berakhir," kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Hal itu disampaikan Anis Matta saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi DPP & DPW Partai Gelora dengan tema 'Siaga Gelora untuk Indonesia' yang digelar secara daring, Sabtu (24/1/2026) malam.

Menurut Anis Matta, PBB sebagai institusi global dan organisasi multilateral lainnya sudah berakhir, dan tidak ada lagi hukum internasional.

"Akan ada satu kondisi tidak terkendali, kekecewaan dan tidak ada penyelesaian yang sistematis. Ujung-ujungnya akan terjadi perang dunia," ujar Anis Matta.

Dalam proses transisi global ini, lanjut Anis Matta, Amerika Serikat (AS) selaku negara adidaya memberlakukan doktrin baru untuk melindungi keamanan nasionalnya.

"AS ingin mengontrol seluruh benua Amerika, dan wilayah-wilayah lain di dunia agar jalur logistik dan investasi mereka lancar," katanya.

Rencana penguasaan Greenland, kata Wamenlu Anis Matta, adalah upaya untuk mengeluarkan Rusia dan pengaruhnya dari kawasan tersebut, serta menghambat investasi China.

"Tata kelola dunia yang dulu berbasis pada aturan, sekarang sudah tidak ada aturan, tidak ada hukum internasional," katanya.

Anis Matta memprediksi bakal terjadi kekacauan di seluruh kawasan yang bertujuan untuk mendistabilisasi dan merusak iklim investasi China yang masif di berbagai negara.

"Saya kira bagian terakhir sasaran upaya mendistabilisasi ini adalah kawasan Asia Tenggara dan disini ada 10 negara, termasuk Indonesia. Konflik antara Kamboja-Thailand, itu perbatasan dengan China itu baru permulaan," katanya.

Karena itu, ia menilai tahun 2026 akan menjadi tahun yang sangat berat bagi Indonesia, menjadi tahun pendalaman konflik kawasan.

"Tetapi kalau kita melihat peta Indonesia, maka sesungguhnya masa depan kita adalah Dunia Islam, umat Islam-nya mencapai 2 milyar jiwa," katanya.

Anis Matta mengatakan, volume perdagangan Indonesia dengan Dunia Islam, lebih besar dibandingkan dengan China, Eropa dan Amerika.

"Karena itu keterlibatan kita dengan Dunia Islam ini, menjadi sangat penting, termasuk ikut menyelesaikan konflik Somalia-Somaliland,, karena wilayah itu bagian dari distribusi, " katanya.

Keterlibatan Indonesia dalam Badan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden AS Donald Trump, menurut dia, dalam rangka mencegah konflik Palestina-Israel yang bisa memicu ekskalasi perang dunia.

"Perang 12 hari antara Iran-Israel kemarin, kita sudah kuatir bisa memicu perang yang lebih besar, karena dua-duanya punya nuklir. Iran kita ketahui dekat Pakistan dan Rusia yang juga punya nuklir," katanya.

Selain ingin cepat memerdekakan Palestina dan menghentikan genosida, keikutsertaan Indonesia dalam badan tersebut, juga untuk memaksa Israel agar taat aturan dan tidak meningkatkan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

"Situasi yang tidak terkendali di Palestina dan Timur Tengah bisa menjadi faktor pemicu perang dunia yang jauh lebih signifikan daripada perang ydi Ukraina," katanya. 

Sehingga keterlibatan Indonesia dalam badan tersebut, menjadi kebijakan yang strategis, yakni untuk mengubah zona konflik, menjadi zona pembangunan.

"Saya tekankan di sini bahwa ini akan menjadi tahun yang berat bagi kita semuanya. Tapi kita di Partai Gelora ini harus mempunyai menyadari dan kita memiliki narasi yang kuat, bahwa tidak semua tantangan itu adalah tantangan. Bisa jadi itu adalah peluang, dan tidak semua peluang itu adalah peluang, bisa jadi itu adalah jebakan. Sehingga kita harus menyiapkan diri menghadapi goncangan-goncangan yang akan datang," pungkas Anis Matta. 

Rapat Koordinasi DPP-DPW Partai Gelora ini, selain dihadiri Anis Matta juga dihadiri Wakil Ketua Umum. Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, serta fungsionaris DPP dan pimpinan DPW