Wakil Ketua DPR-RI Prof. Dasco Bertemu Surya Paloh, JK Dan Sejumlah Tokoh Di Buka Puasa NasDem

 Wakil Ketua DPR-RI Don Dasco Bertemu Surya Paloh, JK Dan Sejumlah Tokoh 

 Prof.Dasco juga bertemu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain itu, juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.

Meski demikian, Dasco tidak merinci apakah ada pembahasan politik khusus dalam pertemuan tersebut. "Tadi ada Pak JK (Jusuf Kalla), senior kita, ada Mas Anies Baswedan, dan beberapa tokoh yang lain," kata Prof. Dasco.

Dukung MBG

Sementara itu ditempat lain, DDTI Gagas Satgas Lintas Ormas Islam Dukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sebut MBG Jihad Untuk Perut Rakyat

JAKARTA – Dewan Dakwah Tauhid Indonesia (DDTI) mengambil langkah progresif dengan menginisiasi pembentukan Satgas Ormas Islam Pro-MBG. Langkah ini diambil sebagai respons tegas terhadap berbagai tudingan miring yang menyerang program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum DDTI, Abdullah Amas, menyatakan bahwa DDTI bersama jaringan ormas besar seperti NU Indonesia, PSII, hingga elemen mahasiswa HMI dan LPII, berkomitmen mengawal program ini agar tepat sasaran dan bersih dari penyelewengan.

Menangkis Stigma "Maling Berkedok Gizi"

Menanggapi kritik tajam yang dilontarkan oknum aktivis mahasiswa yang menjuluki program ini sebagai "Maling Berkedok Gizi", DDTI justru melihat adanya ketidakpahaman mendalam mengenai struktur anggaran yang sangat ketat dan transparan dalam program MBG.

"Ada pihak yang berteriak 'maling' tanpa memahami anatomi anggarannya. DDTI hadir melalui Satgas ini untuk memastikan setiap rupiah dari Rp13.000 hingga Rp15.000 per porsi benar-benar sampai ke perut anak bangsa, bukan ke kantong koruptor," tegas Abdullah Amas.

Anatomi Anggaran: Transparansi Total

Berdasarkan data teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN), DDTI memaparkan bahwa anggaran MBG dikelola dengan sistem berlapis yang sulit ditembus praktik lancung:

Alokasi Bahan Baku: Sebesar Rp8.000 - Rp10.000 dialokasikan murni untuk bahan pangan berkualitas.

Operasional & Kesejahteraan: Rp3.000 digunakan untuk membayar gaji karyawan, gas, listrik, hingga BPJS Ketenagakerjaan pekerja lokal.

Investasi Mitra: Insentif Rp6 juta/hari bagi yayasan mitra adalah bentuk pengembalian investasi (ROI) karena mereka telah membangun dapur modern senilai Rp3-6 miliar secara mandiri tanpa menggunakan dana APBN.

Sistem VA (Virtual Account): Uang dikirim langsung dari Kemenkeu ke dapur (SPPG) melalui rekening bersama yang hanya bisa cair jika diklik bersama oleh kepala dapur dan mitra.

Efek Domino Ekonomi: Lebih dari Sekadar Makan

Abdullah Amas menekankan bahwa MBG bukan sekadar program bansos konvensional, melainkan penggerak ekonomi raksasa yang nyata. Berikut adalah fakta ekonomi yang didorong oleh program MBG:

Penyerapan Tenaga Kerja: Potensi penyerapan hingga 11,8 juta tenaga kerja, di mana 1,2 juta di antaranya sudah mulai terserap.

Kemandirian UMKM: Melibatkan sekitar 800 ribu UMKM dan koperasi sebagai penyuplai bahan baku.

Investasi Swasta: Mendorong investasi swasta (Mitra/Yayasan) sebesar Rp90-100 triliun untuk membangun 35 ribu dapur di seluruh Indonesia.

Revitalisasi Industri: Membangkitkan pabrik peralatan dapur, industri otomotif (estimasi penjualan 70 ribu unit mobil niaga), hingga ribuan toko bangunan lokal.

Fungsi Investigatif Satgas DDTI

DDTI menegaskan bahwa jika ditemukan adanya monopoli bahan baku atau mark-up harga, Satgas DDTI tidak segan untuk melaporkannya langsung ke Tim Investigasi BGN maupun aparat penegak hukum.

"BGN punya sistem pengawasan internal oleh Akuntan dan Ahli Gizi di setiap dapur. Kami dari unsur masyarakat (DDTI) akan menjadi mata dan telinga tambahan. Jika ada yang berani main-main dengan gizi anak-anak, kami yang terdepan meminta SPPG tersebut di-suspend atau diganti pengelolanya," tambah Amas.

Kesimpulan: MBG adalah Jihad Kesejahteraan

DDTI membandingkan anggaran MBG yang dikelola satu lembaga (BGN) sehingga terlihat besar, dengan anggaran Bansos Rp500 triliun yang tersebar di 27 Kementerian/Lembaga. "MBG ini jauh lebih transparan dan memberikan multiplier effect bagi petani dan peternak lokal dibandingkan bansos tunai yang habis sekali konsumsi," tutup Abdullah Amas.

Dengan pembentukan Satgas ini, DDTI memastikan bahwa perjuangan Tauhid Modern juga mencakup perjuangan memastikan keadilan perut bagi rakyat Indonesia.

Program MBG terbukti membangun ekonomi rakyat dan ummat seperti tulisan NSD dibawah ini ; 

Maling Berkedok Gizi ( MBG) demikian kata Tyo Ketua BEM UGM yang sekolah paket C dan  melanjutkan di Fakultas Filsafat UGM yang sebelumnya mengatakan Prabowo presiden bodoh.

Tyo yg anak Kudus ini pun dengan bangganya memakai kaos bertuliskan Maling Berkedok Gizi, terlepas dari saya sebagai Wakil Ketua BGN, saya sebenarnya gatal mau tanya langsung, dimana letak anggaran program MBG dimaling? Biar saya sebagai  Waka  Investigasi tak kejarnya kalau benar dia tau ada yg  maling!!

Dimana letak dimalingnya  dari anggaran 13-15 ribu /MBG itu?  Anak balita -kelas 3 SD  anggarannya 13 ribu. Untuk apa saja uang 13 ribu itu ?  Untuk bahan baku 8 ribu , kemudian operasional 3000  (gaji karyawan/relawan, sewa mobil, bayar gas, bayar listrik , bayar Wifi , Insentif Guru yg jadi PIC MBG , insentif kader yg ngantar ke 3B , bayar BPJS Ketenagakerjaan pekerja, BBM dll), dan yg 2000 untuk insentif yayasan/mitra yg sekarang dihitung 6 juta/hari karena Mitra/ Yayasan sdh membangun dapur. Untuk yang 15 ribu komposisinya sama dengan yang 13 ribu, hanya bahan bakunya yg  lebih besar yaitu 10 ribu.

Mengapa  Yayasan Mitra  diberi insentif  6 juta/hari ? Karena kan mereka investasi bangun dapur seluas 400 meter yg lengkap dengan peralatan modern dapur dan juga menyediakan ompreng. Investasi Mitra dari 3 miliar -6 miliar tergantung wilayahnya. Lah kalau tidak diberikan insentif atau bahasanya sewa terus siapa yang mengembalikan investasi Mitra sebesar 3-6 miliar itu?

Uang 13 ribu -15 ribu/anak  utk MBG itu dikirim dari Kementerian  Keuangan  langsung ke dapur -dapur ( SPPG) melalui VA rekening bersama KaSPPG dengan Mitra/Yayasan. Setiap pengeluaran KaSPPG dan Mitra harus ngeklik bersama-sama. 

Bisa juga tuduhan maling anggaran itu karena Mitra ambil  untung dari bahan baku , misalnya Mitra akan merekayasa dimana  supliernya ternyata miliknya sendiri juga , padahal dalam Juknis BGN bahwa Mitra harus punya minimal 10- 15 suplier, nah kalau terjadi monopoli dalam urusan bahan baku dan ketahuan , maka kami  dari BGN pusat  akan menindak KaSPPGnya dan SPPG-nya kita suspend! Demikian juga kalau sampai Mitra memark up  harga bahan baku juga kita suspend SPPG-nya bahkan kita ganti Yayasan /Mitranya.

Uang  Rp 13.000 -15.000 itu penggunaanya dijaga 3 orang dari BGN, yaitu KaSPPG, Pengawas Keuangan ( akuntan), dan Pengawas Gizi ( ahli gizi) .

Bagaimaba alur pengelolaan uang tersebut : Pertama Pwngawas Gizi /Ahli Gizi merancang menu, lalu akuntan/Pengawas Keuangan  menghitung kira -kira masuk nggak uang 8000-10.000 untuk bahan baku, jadi mereka berdua ini tiap hari ngutak-ngatik menu apa yg budgetnya masuk  Rp 8000-10 .000, kalau budgetnya masuk mereka memberitahu KaSPPG dan selanjutnya  mereka order ke Mitra/Yayasan jenis belanjaan yg mereka minta. Yayasan /Mitra tidak bisa menentukan harga seenaknya karena mereka harus ikuti dashboard harga BGN dengan mengacu pada HET ( Harga Eceran Tertinggi) yg dikeluarkan  Dinas Kemendag  setempat.

Apakah ada kebocoran? Bisa!  Misalnya  Mitra masih mencari untung besar dari bahan baku  dengan cara menekan KaSPPG , Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan. Tiga orang  dari BGN yg terhitung masih anak - anak ini kadang tidak berkutik kalau Mitranya powerfull menguasai SPPG, atau sebaliknya KaSPPG , Pengawas  Keunagan dan Pengawas Gizi kong kalikong dengan Mitra/Yayasan.

Apakah kalau ada penyelewengan dibiarkan ? Tidak! Ada BPKP, dan ada KPK yang mengawasi SPPG. Sedangkan dari internal BGN  akan diawasi Inspektorat, dan sekarang yg paling  baru saya buat tim investigasi ditambah Tim Pemantaun dan Pengawasan, yg terus akan mengawasi jalannya SPPG, dan bila  ada mark up bahan baku, maka  langsung kita hentikan operasional dapur SPPG, kemudiab 3 orang  perwakilan BGN di SPPG tersebut kita kasih sangsi mulai dirotasi sampai dipecat( sdh banyak). Sebentar lagi kita akan luncurkan portal punishment apa saja yg kita lakukan untuk SPPG , Mitra dan 3 Perwakilan BGN di SPPG yang nakal, termasuk Korwil dan Kareg.

Nah soal titik dapur ( SPPG)  yg jadi rebutan kemudian tidak bisa dipungkiri terjadi jual beli titik , ini saya sepakat harus dibasmi meski tidak semua titik dapur didapat Mitra dengan  cara menyogok oknun BGN atau calo! Btw  dimanan ada proyek yg didanai APBN tidak jadi rebutan dan melahirkan  sogok menyogok atau calo? 

Tapi inga,? boleh saja mereka dapat  titik SPPG dengan menyogok ,  tapi umur kerjasama ini hanya setahun. Jadi kalau toh bisa lolos dapat titik dapur, bukan berarti mereka bisa melenggang 5 tahun , karena SPPG  bisa ditutup kapan saja! Entah berapa dapur sdh kita tutup  untuk membangun ulang atau relokasi , atau malah diganti Mitra atau Yayasannya. 

Terimakasih Tyo untuk penyebutan MBG sebagai Maling Berkedok Gizi, tapi dari yg Anda tuduhkan sebagai program maling ini selain 83 juta anak dapat makanan bergizi? 11, 8 juta tenaga kerja terserap , yg langsung saat ini sdh 1,2 juta, memberikan peluang  usaha hampir 800 ribu UMKM/Koperasi  dan karena permintaan  meningkat sehingga mereka bisa mempekerjakan 2-3 orang sehingga menyerap tenaga kerja baru 2-3 juta orang dari suplier yg menambah tenaga kerja, serta melibatlan 6-8 juta petani/peternak.

Bahkan sebelum dapur ( SPPG) operasional , sudah melahirkan investasi swasta ( Mitra /Yayasan) sebeaar  Rp 90-100 triliun untuk membangun 33-35 ribu SPPG dan itu bukan duit negara untuk investasi masyarakat/ swasta. Nah saat pembangunan dapur berapa juta orang bisa bekerja sebagai tukang/tenaga kerja bangunan di calon dapur MBG, berapa ribu  toko besi , toko bangunan dll   bisa hidup pasca dihantam Covid dimana bisnis  property lesu. 

Lalu saat dapur mau operasional berapa ratus pabrik peralalatan dapur harus berjibaku siang malam, bahkan harus menambah ratusan  karyawan per pabrik demi memenuhi kebutuhan  peralatan dapur dan ompreng dari 33-35 ribu SPPG. Hitung jumlah tenaga kerja yg terserap dari peningkatan permintaan pada pabrik-pabrik di atas, padahal sebelumnya pabrik -pabrik peralatan ini sdh mau mati.

Kalau satu dapur butuh 2 mobil ( sesui Juknis BGN) berarti ada 66-70 ribu unit mobil terjual , ini belum termasuk para suplier /UMKM yg sekarang harus membeli mobil  untuk mengantar ayam, tahu, tempe dll ke SPPG. Tanyalah ke pabrik mobil dan showroom mobil niaga , berapa jumlah peningkatan penjualan mereka?

Lalu berapa ratus ribu atau juta motor bisa dibeli oleh para pekerja di SPPG yg selama ini tdk punya pekerjaan, namun setelah ada SPPG dan mereka  bisa kerja maka mereka pun mengkredit motor baru...lagi2 pabrik motor makin hidup dan tenaga kerja juga bertambah di sana.

Bandingkan dengan program Bansos ( baik dalam bentuk subsidi maupun  program lain yg semua tunai mulai dari BLT, PKH , bantuan sembako, bantuan pendidikan dll)  yg tiap tahun digelontorkan negara dari APBN sebesar 560 -570 Triliun dan sudah berjalan puluhan tahun apakah menghasilakn putaran ekonomi dan menyerap tenaga kerja seperti program MBG?

Program MBG anggarannya 260 -300 T dikelola atau dikomandani satu lembaga namanya BGN, sementara Bansos  yg 500 Triliun lebih tiap tahun  dikelola oleh 27 Kementerian /Lembaga, jadi meski anggaran Bansos lebih besar karena disalurkan melalui berbagai Kementerian dan Lembaga  sehingga tidak kelihatan Jumbo.Padahal di era sebelum Pak Prabowo sdh berapa Menteri yg ngurusi Bansos masuk penjara karena nilap dana Bansos tapi saat itu  biasa saja rakyat gak ada yg berisik seperti program MBG ( mungkin waktu itu Medsos belum segila sekarang ya).

Gerak DDTI

Lanskap dakwah di Indonesia memasuki babak baru. Dewan Dakwah Tauhid Indonesia (DDTI) secara resmi memancangkan eksistensinya sebagai kekuatan baru yang berkomitmen menjadikan nilai-nilai Tauhid sebagai nafas perjuangan lintas organisasi. Tidak tanggung-tanggung, DDTI lahir dari rahim koalisi besar berbagai organisasi masyarakat (ormas) strategis yang siap bergerak hingga akar rumput

Ketua Umum DDTI (Dewan Dakwah Tauhid Indonesia) Abdullah Amas menyebut DDTI lahir dari sejumlah ormas diantaranya NU Indonesia (Nahdlatul Ummah Indonesia), Amanat Bangsa (AMAS), Pergerakan Syarikat Islam Indonesia (PSII),  Lembaga Pelajar Islam Indonesia (LPII), keluarga Besar LPII /KB - LPII, Gerakan Haluan Pemuda Islam (GHPI), Keluarga Besar GHPI, MASTI (Majelis Tani Islam), AKURAT NUSANTARA (Aliansi Kejujuran Untuk Rakyat Nusantara), Majelis Cendikiawan Muslim (MCM), Lembaga Dakwah Kemuliaan Ummat Islam (LDKUI), Gerakan Dakwah Persaudaraan Islam (GDPI), FARMUSI (Front Saudara Muslim), Majelis Hidayatullah FARMUSI, Majelis Abdullah dan lain-lain.

DDTI memastikan gerak tauhid menjadi nafas juang sejumlah Ormas Islam. DDTI. DDTI dibentuk sampai tingkat terbawah dimana DDTI berorientasi juga pada mediapreneur, pemberdayaan ummat

Ketua Umum DDTI, Abdullah Amas, menegaskan bahwa kehadiran lembaga ini bukan sekadar menambah daftar organisasi Islam, melainkan sebuah ikhtiar untuk menyatukan visi dakwah yang selama ini tersebar di berbagai lini.