Satu Islam, Tiga Jalan: Di Balik Pecahnya Bintang (Refleksi Perpecahan Awal Partai Bulan Bintang)

 Satu Islam, Tiga Jalan: Di Balik Pecahnya Bintang (Refleksi Perpecahan Awal Partai Bulan Bintang)

Di tengah keriuhan politik pasca-Reformasi, Hartono Mardjono memilih jalan sendiri. Membawa gerbong PII keluar dari bayang-bayang Partai Bulan Bintang (PBB). Ambisi ataukah murni aspirasi yang tersumbat?

RUANGAN itu sesak oleh aroma kretek dan pekik takbir. Di Jakarta, Jumat medio Maret 2002, sebuah panggung sederhana menjadi saksi lahirnya "bayi" baru dalam kancah politik nasional: Partai Islam Indonesia (PII). Adalah Hidayatullah, cucu tokoh legendaris Masyumi, yang dengan suara bariton membacakan naskah pendirian. Di sampingnya, Hartono Mardjono tampak tegak, seolah ingin mengirim pesan kuat ke Jalan Dharmawangsa—markas Partai Bulan Bintang (PBB).

Pendirian PII bukanlah sekadar seremonial. Ini adalah kulminasi dari keretakan panjang yang menghuni "Rumah Besar" PBB. Hartono, yang pernah menjadi pilar penting di partai berlambang bulan bintang itu, kini resmi menancapkan bendera baru.

"Ini bukan tandingan," ujar Hartono kalem kepada wartawan. "Ini adalah amanat umat yang aspirasinya tak tertampung di tempat lain."

Retak Sejak Muktamar

Namun, di balik kalimat diplomatis itu, bau perpecahan sulit disembunyikan. Sumber Tempo di lingkaran dalam PBB menyebutkan bahwa "perceraian" ini adalah buntut panjang dari perselisihan antara kubu Hartono Mardjono-Husni Thamrin dengan kubu Yusril Ihza Mahendra. Perbedaan cara pandang mengenai strategi politik dan pengelolaan partai membuat gesekan tak lagi bisa diredam.

Puncaknya, Hartono dkk. merasa "dipinggirkan" dari struktur kepemimpinan. Baginya, PBB dianggap mulai menjauh dari khitah perjuangan Islam yang mereka bayangkan. Maka, PII pun lahir dengan klaim dukungan di 26 provinsi—sebuah angka yang cukup ambisius untuk partai yang baru saja menghirup udara luar.

Tamu dari Seberang

Menariknya, hajatan PII sore itu dihadiri oleh tokoh-tokoh yang "berwarna-warni". Di barisan kursi depan, tampak Dimyati Hartono, mantan petinggi PDI Perjuangan yang juga tengah mencari ruang politik baru. Ada pula Sri Bintang Pamungkas, tokoh vokal dari PDI, serta Menteri Negara Riset dan Teknologi, Hatta Rajasa.

Kehadiran Hatta Rajasa sempat memicu kasak-kusuk. Apakah Istana—dalam hal ini Presiden Megawati Soekarnoputri—merestui manuver Hartono untuk memecah suara pemilih berbasis Islam? Hatta hanya tersenyum tipis, menyebut kehadirannya sebagai bentuk silaturahmi antar-tokoh bangsa.

Ujian Berat Menuju 2004

Lahirnya PII menambah panjang daftar partai berazaskan Islam yang akan bertarung di Pemilu 2004. Namun, tantangannya tidak ringan. Sejarah mencatat, partai sempalan seringkali kesulitan menembus ambang batas parlemen jika hanya mengandalkan sentimen figur.

Tanpa logistik yang kuat dan struktur yang mengakar hingga ke akar rumput (grassroots), PII terancam hanya menjadi penghias lembar suara. Kini, bola ada di tangan Hartono. Apakah ia mampu membuktikan bahwa PII benar-benar "wadah yang tertampung", atau sekadar pelampiasan rasa kecewa dari sebuah kekalahan internal?

Masih dalam napas laporan khas Majalah TEMPO, kali ini sorotan beralih ke faksi lain yang juga melepaskan diri dari Partai Bulan Bintang (PBB). Jika Hartono Mardjono mendirikan PII, maka sosok singa podium Abdul Qadir Djaelani memilih jalannya sendiri melalui PAS Indonesia.

Berikut adalah laporan mendalamnya:

Singa Podium Menempuh Jalan Sunyi: Lahirnya PAS Indonesia

Gema takbir menyambut lahirnya Partai Al-Islam Sejahtera Indonesia (PAS Indonesia). Dipimpin oleh tokoh kawakan Abdul Qadir Djaelani, partai ini menjadi noktah baru dalam barisan "pecahan" Bintang. Benarkah ini murni ideologi, atau sekadar lelah beradu sikut di internal?

SUASANA di markas barunya tak semegah hotel berbintang, namun militansinya terasa pekat. Pada 25 Agustus 2002, bertempat di Jakarta, Abdul Qadir Djaelani resmi mengibarkan bendera Partai Al-Islam Sejahtera Indonesia (PAS Indonesia). Bagi pengamat politik Islam, nama Abdul Qadir bukanlah pemain figuran. Ia adalah alumnus tulen Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) yang dikenal dengan orasi-orasinya yang membakar.

Kehadiran PAS Indonesia semakin mempertegas "bedol desa" yang dialami PBB di bawah kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra. Jika Hartono Mardjono lebih dulu hengkang dengan PII-nya, Abdul Qadir membawa gerbong yang lebih menekankan pada aspek kesejahteraan umat dan pemurnian aspirasi politik Islam yang ia anggap mulai melunak di parlemen.

Alumni yang "Gerah"

Latar belakang Abdul Qadir sebagai aktivis PII dan GPII memberikan warna tersendiri pada partai ini. Ia tidak sendirian; sejumlah tokoh muda dan aktivis masjid yang merasa tidak memiliki ruang di struktur PBB mulai merapat. Di mata Abdul Qadir, politik bukan sekadar bagi-bagi kursi menteri, melainkan alat untuk menyejahterakan rakyat di bawah naungan nilai-nilai Islam.

"Kami hadir bukan untuk memecah suara, tapi untuk menjemput suara yang tercecer karena kecewa," ujar seorang fungsionaris PAS Indonesia yang enggan disebut namanya.

Fragmentasi Hijau

Munculnya PAS Indonesia pada akhir Agustus 2002 itu kian menyesakkan peta partai Islam. Dengan tanggal kelahiran yang berdekatan dengan verifikasi partai politik untuk Pemilu 2004, Abdul Qadir harus berpacu dengan waktu.

Para analis di Teuku Umar melihat fenomena ini sebagai "fragmentasi hijau". PBB yang sejatinya diharapkan menjadi pewaris sah Masyumi, justru pecah menjadi kepingan-kepingan kecil:

PBB (Kubu Yusril Ihza Mahendra)

PII (Kubu Hartono Mardjono)

PAS Indonesia (Kubu Abdul Qadir Djaelani)

Ujian Sang Ideolog

Bagi Abdul Qadir, memimpin partai adalah ujian baru. Sebagai mantan narapidana politik era Orde Baru yang vokal, integritasnya tak diragukan. Namun, dalam sistem pemilu yang padat modal, militansi saja seringkali tidak cukup.

Media Liputan 6 turut memotret deklarasi itu dulu. Berikut kutipannya ; 

 Jakarta: Satu lagi muncul partai politik berazaskan Islam. Kali ini, Parpol baru itu bernama Partai Islam Indonesia yang dideklarasikan secara resmi di Jakarta, Jumat (15/3). Peresmian partai itu ditandai dengan dibacakannya naskah pendirian oleh cucu tokoh Masyumi Hidayatullah.

Menurut Ketua PII yang juga mantan pengurus Partai Bulan Bintang Hartono Mardjono, pendirian partai ini bukan dimaksudkan sebagai tandingan PBB. Namun, pendirian partai ini sebagai amanat umat Islam yang aspirasinya tak tertampung di partai lain. Itulah sebabnya, partai yang mengklaim memiliki perwakilan di 26 provinsi ini terbuka buat umat Islam dari berbagai golongan.

Deklarasi yang dihadiri ratusan pengurus dan pendukung partai itu juga dihadiri mantan Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dimyati Hartono dan Ketua Umum Partai untuk Demokrasi Indonesia Sri Bintang Pamungkas. Selain itu, dihadiri pula Menteri Negara Riset dan Teknologi Hatta Radjasa.(ORS/Darussalam dan Kurnia Supriatna)