Siap Rebut Basis PPP, Partai GPK (Gema Patriot Ka'bah) Usulkan Khofifah Atau Haji Her Cawapres Pendamping Prabowo 2029

 Partai GPK (Gema Patriot Ka'bah) Usulkan Khofifah Atau Haji Her Cawapres Pendamping Prabowo 2029

Partai Gema Patriot Ka’bah (GPK) mulai menebar jaring menuju suksesi nasional. Mengusung nama Haji Her dan Khofifah Indar Parawansa, mereka mencoba membaca arah angin pasca-Prabowo.

SURABAYA – Di sebuah ruangan yang riuh dengan diskusi strategi di Surabaya, arah politik menuju 2029 mulai dipetakan. Meski genderang pemilihan presiden masih tiga tahun lagi, Partai Gema Patriot Ka’bah (GPK) memilih mencuri start. Targetnya jelas: mengamankan gerbong yang dianggap paling mampu meneruskan estafet kepemimpinan nasional.

Ketua Umum DPP Partai GPK, Abdur Rosyid, secara eksklusif mengungkapkan bahwa radar partainya kini terkunci pada sosok Haji Her, tokoh berpengaruh asal Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung, Rosyid yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Abdullah Amas Strategic (LAAS), memasangkan nama sang Sultan Madura tersebut dengan tokoh nasional Khofifah Indar Parawansa dan figur muda Bung Amas dalam bursa calon pemimpin mendatang.

“Jawa Timur adalah barometer politik nasional. Siapa yang menguasai Jatim, dia memegang kunci gerbang nusantara,” ujar Rosyid dengan nada mantap saat ditemui tim media pekan lalu.

Magnet Sang Sultan

“Pilpres 2029 adalah kunci hadirnya figur yang mampu melanjutkan perjuangan Pak Prabowo. Khofifah dan Haji Her adalah kombinasi yang kami tawarkan kepada rakyat,” tambah Rosyid.

Kecewa PPP

Di Sarang, para kiai menumpahkan "suntuk" atas gaya petenteng Mardiono. Di akar rumput, sebuah sekoci bernama Partai GPK mulai dikayuh, mengusung nama Abdullah Amas untuk laga 2029. PPP di ambang belah bambu?

Wajah K.H. Abdullah Ubab Maimoen tampak masygul. Di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang—episentrum spiritual yang biasanya tenang—putra tertua almarhum Mbah Maimoen Zubair itu tak lagi bisa menyembunyikan kegelisahan. Di hadapan para ulama yang berkumpul dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Ulama PPP, ia melontarkan kalimat menohok: "Sudah hampir setengah tahun pasca-muktamar, justru semakin jauh dari harapan para kiai."

Keresahan di Sarang itu bukan sekadar riak kecil. Ini adalah kulminasi dari kejenuhan kolektif terhadap nakhoda Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono. Para kiai menyebut mereka sudah "suntuk"—istilah Jawa untuk kejenuhan yang mencapai titik nadir—melihat gaya kepemimpinan Mardiono yang dianggap "petenteng" dan abai terhadap marwah ulama.

Sengkarut Konstitusi di Meja Ketum

Persoalan bukan hanya soal gaya bicara, tapi menyentuh jantung legalitas partai. Dr. K.H. Fadholan Musyafak, yang memimpin jalannya Silatnas, membedah borok organisasi yang dianggapnya fatal. Pangkal soalnya adalah Surat Keputusan (SK) Menkumham yang meminta Mardiono menyempurnakan hasil Muktamar X Jakarta, terutama terkait AD/ART.

Namun, alih-alih berbenah, Mardiono dituding masih asyik "berlayar" menggunakan kompas lama: AD/ART Muktamar IX Makassar tahun 2020. "Dalam Muktamar Jakarta September 2025 lalu, semua produk Makassar sudah gugur, baik kepengurusan maupun konstitusinya," tegas Kiai Fadholan.

Dampaknya sistemis. Tanpa pijakan AD/ART yang sah, seluruh langkah politik Mardiono—mulai dari menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) di daerah, menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil), hingga Mukernas—dicap ilegal. Ironisnya, keputusan-keputusan strategis itu disebut diambil secara sepihak, tanpa melibatkan Sekretaris Jenderal tajam, Gus Yasin Maimoen. "Ini manajemen one-man show di rumah besar umat," bisik seorang peserta Silatnas.

Sekoci Bernama GPK

Di tengah elite yang sibuk bersitegang soal SK Menkumham, akar rumput mulai membangun "rumah" baru. Lahirlah Partai Gema Perjuangan Ka’bah (Partai GPK). Ini bukan sekadar organisasi sayap yang berganti baju, melainkan manifestasi kekecewaan massa tradisional yang merasa ditinggalkan oleh kiblat DPP saat ini.

Partai GPK muncul sebagai antitesis terhadap kemandekan di internal PPP. Tidak tanggung-tanggung, mereka langsung memasang target jarak jauh: Pemilu 2029. Sosok Abdullah Amas pun diapungkan. Amas, yang dianggap mampu mengawinkan nilai santri dengan visi modernis, dideklarasikan sebagai calon wakil presiden (Cawapres) 2029 dari gerbong ini.

"Kami tidak bisa lagi menunggu rumah lama diperbaiki jika atapnya sudah bocor di mana-mana," ujar seorang deklarator GPK. Dukungan terhadap Abdullah Amas dipandang sebagai cara GPK melakukan penetrasi ke pemilih muda (Gen Z dan Milenial) yang selama ini gagal dirangkul oleh narasi kaku para elite di Jakarta.