Bamsoet: Pemerintahan Presiden Prabowo Tutup 2025 dengan Fondasi Ekonomi dan Pangan yang Kian Kokoh

Bamsoet: Pemerintahan Presiden Prabowo Tutup 2025 dengan Fondasi Ekonomi dan Pangan yang Kian Kokoh

JAKARTA - Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menutup tahun 2025 dengan serangkaian pencapaian yang memberi sinyal kuat arah kepemimpinan nasional ke depan. Di tengah tekanan ekonomi global, konflik geopolitik, dan perlambatan perdagangan dunia, Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kepercayaan investor, serta mulai menata ulang fondasi kemandirian bangsa di sektor strategis.

Dari sisi ekonomi makro, Indonesia mencatat pertumbuhan sekitar 5,12 persen sepanjang tahun 2025. Angka ini dinilai solid mengingat banyak negara masih bergulat dengan inflasi tinggi dan pelemahan konsumsi. Stabilitas nilai tukar rupiah relatif terjaga, inflasi berhasil ditekan dalam kisaran target, dan daya beli masyarakat tetap bertahan berkat kombinasi kebijakan fiskal dan stimulus sosial yang terukur.

“Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo menjadi fase penting konsolidasi nasional. Pemerintah tidak bermain aman, tetapi berani memilih kebijakan strategi untuk jangka panjang,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (2/1/26).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, investasi menjadi salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Realisasi investasi pada semester pertama 2025 menembus Rp 942 triliun, meningkat lebih dari 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi ini menyebar ke sektor industri pengolahan, energi, pertambangan hilirisasi, hingga infrastruktur dasar, serta menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja. Angka tersebut mencerminkan kepercayaan dunia usaha terhadap kepastian kebijakan dan stabilitas politik nasional.

"Di bidang fiskal, pemerintah cukup disiplin. Defisit anggaran tetap dijaga dalam batas aman, belanja negara diarahkan pada sektor produktif, dan program bantuan sosial difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat tetap rendah. Kebijakan ini membantu mengurangi gejolak sosial sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik," kata Bamsoet.