ATUM Institute Dukung Seruan DPR Agar Pemerintah Dan Rakyat Bersatu Serta Apresiasi DPR Pada Pemerintah Terapkan UU HPP Pro-Rakyat

 Jakarta - Amas Persada News-ATUM Institute menyambut seruan Prof. Dasco agar Pemerintah dan Rakyat bersatu selain sejumlah point Prof. Dasco dalam rilis terbaru

"Nampak di Malam Tahun Baru ini kita lihat wajah yang terus bekerja keras Prof. Dasco saat menyampaikan pernyataan, tentunya kita bersiaga menyebarluaskan seruan kebangsaan DPR dan meyakini lompatan moralitas dan mentalitas bangsa kita secara kolektif siap menghadapi 2025"tegas Amas di Kantor Media Centre ATUM Institute, Senin (31/12)

Seperti diketahui DPR RI mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam menerapkan kebijakan PPN 12% implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). DPR menyebutkan penerapan UU HPP 2021 saat ini berpihak kepada rakyat.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Prof.Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan video, Jumat (31/12/2024). Dasco menyebutkan pengumuman kebijakan PPN oleh Prabowo hari ini merupakan buah dari mendengar aspirasi rakyat dan juga DPR RI.

Prof.Dasco mengapresiasi langkah pemerintah yang menerapkan PPN 12% hanya untuk barang dan jasa mewah. Dia menegaskan kebutuhan rakyat yang mendasar tidak mengalami kenaikan PPN.

 Bukti Prabowo Prorakyat

Dasco juga mengatakan keputusan pemerintah tergolong sulit, namun pemerintah memilih berpihak kepada masyarakat. Dasco sangat mengapresiasi kebijakan pajak pemerintah yang disampaikan langsung Presiden Prabowo.

"DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah Prabowo-Gibran yang telah menerima aspirasi rakyat dan DPR RI," kata Prof.Dasco.

Berikut ini pernyataan lengkap Dasco soal penerapan UU HPP 2021.

DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah Prabowo-Gibran yang telah menerima aspirasi rakyat dan DPR RI. Hasil pertemuan pada tanggal 5 Desember 2024 antara perwakilan DPR RI dengan Presiden Prabowo telah memutuskan beberapa hal yang kemudian hasil keputusan itu pada hari ini diumumkan oleh Presiden Prabowo menjadi penerapan UU HPP yang prorakyat.

Pemerintah hari ini telah memutuskan bahwa:

1. Tarif PPN naik 1% hanya untuk barang dan jasa mewah yang saat ini dikenakan tarif PPN barang mewah dari 11% naik ke 12%.

2. Untuk barang dan jasa selain barang mewah, tidak ada kenaikan PPN dan tetap dikenakan tarif lama sebesar 11%.

3. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberikan fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif 0% tetap diberikan pembebasan dan masih tetap berlaku.

Dengan penerapan kebijakan ini hanya menambah 3,2 triliun rupiah pada APBN 2025 dari potensi penerimaan 75 triliun rupiah apabila kenaikan PPN menjadi 12% diberlakukan penuh pada semua barang dan jasa. Ini tentunya pilihan yang sulit bagi pemerintah, namun kami apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat kecil.

Kita berdoa agar pemerintah dan rakyat terus bersatu untuk kemajuan Indonesia. Selamat tahun baru 2025.