Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia

Politik identitas merupakan suatu tantangan terbesar di Indonesia saat ini, pasalnya politik identitas yang dengan prinsipnya mengedepankan identitas golongan atau simbol tentu untuk mempengaruhi permainan politik. Pada politik praktis, politik identitas sering digunakan sebagai kelompok yang jauh dari persatuan dan kesatuan Indonesia, dengan tujuan dapat mempengaruhi massa dalam suara dukungan politik dalam pemilu atau Pilkada. Hingga ini akan mempengaruhi kestabilan politik di Indonesia yang memiliki prinsip bhinneka tunggal Ika dan jelas melanggar aturan Pancasila.

Sebab politik identitas ini menekankan kepada perbedaan identitas. Secara historis, politik identitas ini hadir mulai 1970-an di Amerika Serikat dalam perjuangan minoritas seperti gender dan ras terpinggirkan. Hingga masuk di arena Indonesia yang kadang tidak disadari oleh diri sendiri atau kelompok.

Fenomena politik identitas yang terjadi di era modern ini ialah penggunaan politik identitas dibungkus kepentingan agama sebagai alat kelompok yang menekan untuk menyuarakan aspirasi. Hal ini biasanya tentu hadir pada momentum politik pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, momentum itu sangat mempengaruhi ketahanan nasional.

Ada beberapa dampak yang muncul jika politik identitas itu hadir menurut Siti Kholisoh: polarisasi sosial yang mempengaruhi kondisi masyarakat akan terpecah. Kedua ialah terjadi perlakuan tidak setara mempengaruhi pembatasan kebebasan berbicara yang menghambat partisipasi masyarakat dalam demokrasi, dan ketiga ialah psikologi sosial masyarakat akan mempengaruhi masyarakat mudah tersinggung, mudah terbakar emosi dan rentan terprovokasi.

Negara yang dalam konten politik identitas dinilai sedang mengalami suatu konflik antara agama dan politik. Sebab Indonesia termasuk negara agamais, penduduknya mayoritas Islam dan selebihnya non muslim. Para elit politik tentu tertarik dan sangat diminati sebagai alat meraup suara, apalagi partai politik pun di Indonesia berbagai sekte aliran keagamaan yang majemuk. Sebenarnya politik identitas itu tidak bida dihindari dan termasuk kewajaran, hanya saja ketika kelewat batas atau berlebihan itulah yang akan berpengaruh sehingga secara tidak langsung melawan terhadap prinsip negara Indonesia. Sebab Indonesia kaya akan perbedaan ras, budaya, suku, dan lain sebagainya.

Sehingga dalam rangka mengatasi politik identitas tersebut ialah pemerintah agar tetap menyebarluaskan program edukasi politik, khususnya juga pada literasi politik dan digital, dalam meningkatkan pemahaman yang kritis. Selain itu, perlunya memperjelas regulasi dan memaksimalkan pengimplentasian terhadap beberapa penyebaran konflik politik identitas yang menggunakan isu SARA (Suku, agama, ras, antar golongan) baik secara tertulis maupun lisan.

Selain itu, tentu para pemuda atau mahasiswa yang berfungsi sebagai Agent of change menjadi tanggung jawab dalam ikut andil dalam merespons hal tersebut dengan berbagai strategi kreatif, kritis dan implementatif agar dapat membantu keutuhan negara dan tentu menjaga demokrasi di Indonesia.