Organisasi Aktivis Penggiat Anti Korupsi Jabarko Indonesia Dukung Prabowo dan Kapolri Berantas Korupsi

Organisasi Aktivis Penggiat Anti Korupsi Jabarko Indonesia Dukung Prabowo dan Kapolri Berantas Korupsi

MEDAN,  | Satu lagi Organisasi Aktivis Penggiat Anti korupsi benama Jaringan Aktivis Berantas Korupsi (Jabarko) Indonesia muncul dalam rangka mendukung Presiden Prabowo Subisnto, Kapolri Suyudi Ario Seto maupun Kejaksaan dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memberantas korupsi, judi online, dan narkoba

Jabarko Indonesia ini berisi aktivis mahasiswa dari berbagai latar belakang serta dari berbagai provinsi se-Indonesia. Guna memperkuat jaringan, Jabarko Indonesia mengajak organisasi mahasiswa maupun kepemudaan untuk bergabung memperkuat gerakan anti korupsi membantu pemerintah memberantas abuse of power.

Dari informasi yang diperoleh redaksi, Jabarko Indonesia saat ini sudah memiliki cabang diberbagai provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jakarta, Propinsi Banten, Sulawesi Selatan, Papua dan lainnya. Jabarko Indonesia ikut mendorong terbitnya UU Perempasan Aset maupun hukum mati koruptor kakap.

Menurut keterangan dari Ucok Nasution, Korwil Jabarko Indonesia Wilayah Sumatera kepada media di Medan, Jabarko Indonesia akan membongkar berbagai kasus korupsi yang dipetieskan oleh pejabat-pejabat korup maupun APH (Aparat Penegak Hukum).

Jabarko Indonesia akan mendukung kebijakan Prabowo Subianto yang tegas dalam memberantas korupsi, dan komitmen Kapolri Suyudi Ario Seto yang tegas menyatakan akan berantas korupsi, narkoba dan judi online. Selain itu Kapolri menyatakan bersama masyarakat.

Dikatakan saat ini Jabarko fokus pada dua hal:

Pertama, konsolidasi organisasi yaitu pembentukan kepengurusan di 38 Propinsi dan 514 Kabupaten Kota agar dapat menjadi mata dan telinga dalam pengelolaan pemerintah yang transparan danbakuntabel.

Kedua, konsolidasi jaringan dengan berbagai elemen organisasi mahasiswa dan kepemudaan, seperti HMI, PMII, Ansor, Pemuda Lira dan lainnya.

Saat ini jaringan Jabarko Indonesia sedang menganalisa dugaan penyalahgunaan wewenang (korupsi) di bank-bank pemerintah pusat maupun daerah. Misalnya Bank BRI, Bank Mandiri — diduga melibatkan Kemenkes waktu di Mandiri — Bank BNI — diduga melibatkan Direktur IT — Bank Jakarta, Bank Jatim, Bank Jabar maupun bank-bank lainnya.

Dalam agenda konsolidasi jaringan, Jabarko Indonesia akan melakukan aksi dan audiensi dengan banyak institusi agar memiliki pemahaman yang sama tentang bahaya korupsi bagi masa depan anak cucu dan bangsa Indonesia.

Menurut Jabarko Indonesia, Indonesia saat sedang sakit karena korupsi merajalela. Indonesia sudah darurat korupsi.