Mundur Saja Tidak Cukup: Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Harus Tetap Jalan Sampai Putusan MK

Oleh: Hartini Dg Saido, M.H

Polemik soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini yang kabarnya telah menyampaikan niatnya untuk mundur kepada Presiden Prabowo sebaiknya jangan berhenti hanya pada pertanyaan: mundur atau tidak mundur?

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah setelah mundur, pertanggungjawaban selesai?

Menurut saya, tidak. Terlalu nyaman bagi seorang pejabat yang telah terbukti berbuat salah kemudian dengan mudahnya menyatakan diri mundur dari jabatannya.

Mundur adalah hak dan  diatur dalam konstitusi. Siapapun berhak mengundurkan diri dari jabatannya. Tapi ingat mundur itu sifatnya sukarela, atas kehendak sendiri. Dia berhenti karena dia memilih berhenti. Dalam kasus Gibran, bisa jadi akan bermunculan opini dari termul cs sebagai sikap kenegarawanan seorang Gibran. Kesannya positif.

Pemakzulan itu beda. Pemakzulan adalah negara yang menyatakan bahwa seorang pejabat telah melanggar konstitusi dan karena itu diberhentikan. Sifatnya bukan pilihan, tapi hukuman. Dan ini yang tepat bagi kasus Gibran.

Karena itu, mundur saja tidak sebanding dengan perbuatan yang diduga melanggar syarat sah jabatan.

Mundur Menyelesaikan Jabatan, Bukan Keadilan

Kalau Wapres mundur, memang jabatan kosong bisa segera diisi. Stabilitas akan lebih cepat pulih. Hiruk pikuk segera berakhir. Pemerintahan tidak perlu menunggu sidang MK 90 hari dan sidang MPR yang panjang. Dari sisi stabilitas dan keamanan ini menguntungkan.

Tapi kalau prosesnya berhenti di situ, kita sedang menciptakan preseden yang berbahaya, contoh yang sangat tidak elok bagi generasi bangsa kedepan: kalau mau jadi pejabat bisa dengan cara apapun, kalau ketahuan dan sudah terdesak, mundur saja, lalu semua selesai. Fasiltas akan didapat sebagai pejabat yang mundur dengan terhormat.

Konsekuensi mundur dan dimakzulkan sangat berbeda.

Mundur dianggap berhenti dengan hormat. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1978, mantan Wapres yang berhenti dengan hormat berhak atas pensiun 100% dari gaji pokok terakhir, rumah kediaman, kendaraan, biaya kesehatan keluarga, hingga staf, seumur hidup dan ditanggung APBN.

Dimakzulkan tidak demikian. Seorang yang diberhentikan karena melanggar konstitusi tidak bisa disebut berhenti dengan hormat. Maka hak-hak itu akan gugur dengan sendirinya.

Biaya sidang DPR dan MK memang besar, tapi itu biaya sekali. Bandingkan dengan biaya pensiun dan fasilitas mantan pejabat sekelas Wapres seumur hidup. Secara fiskal, proses pemakzulan justru lebih menguntungkan negara dalam jangka panjang. Itulah maka proses HMP harus tetap dilanjutkan.

Jalan Tengah: Mundur + Dimakzulkan

Saya mengusulkan jalan tengah yang konstitusional dan adil: Mundur + HMP tetap dilanjutkan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Mundur untuk menjaga stabilitas, agar jabatan tidak kosong terlalu lama.

HMP dilanjutkan untuk menjaga keadilan, agar ada putusan hukum yang sah dan final.

Banyak yang berdebat apakah pemakzulan setelah mundur itu bisa. Karena subyeknya sudah mundu?. Tapi yang saya maksud bukan pemakzulan untuk mencopot, karena orangnya sudah tidak menjabat. Yang saya maksud adalah pemakzulan sebagai putusan deklaratif: MK menyatakan apakah pendapat DPR terbukti atau tidak.

Kalau MK menyatakan terbukti, maka dua konsekuensi  berikut akan terbawa dengan sendirinya.

Pertama, pertanggungjawaban terbuka terpenuhi. Masyarakat tahu secara resmi, bukan dari opini, bahwa telah terjadi pelanggaran. Dan yang bersangkutan sudah mendapatkan hukumannya 

Kedua, status berhenti dengan hormat menjadi gugur. Fasilitas dan pensiun mantan pejabat tidak lagi memiliki dasar hukum untuk tetap diberikan.

Dengan demikian mundur + dimakzulkan adalah satu paket keadilan. Mundur menyelesaikan masalah pemerintahan. Pemakzulan menyelesaikan masalah pertanggungjawaban dan memenuhi rasa keadilan.

Publik Jangan Diam

Satu-satunya yang bisa memastikan proses ini tetap berjalan adalah publik.

Publik harus mengawal dengan tuntutan yang jelas, terarah dan konsisten: Terima pengunduran diri demi stabilitas, tetapi tetap lanjutkan HMP sampai ada putusan MK demi keadilan.

Jika publik diam maka yang tercipta adalah preseden buruk: kekuasaan dan uang bisa dipakai untuk mencapai jabatan, dan ketika ketahuan, cukup mundur dengan tetap terhormat dan tetap difasilitasi negara.

Jika publik bersuara maka yang tercipta adalah pelajaran penting: siapa pun yang menipu masyarakat dengan jalur uang dan kekuasaan, akan dimintai pertanggungjawaban secara terbuka dan dihukum secara yuridis, politis dan sosial.

Itulah keadilan yang seimbang.