Desa Jangan Pasif! Ini Pesan Heroik Wakil Ketua DPD-RI Tamsil Linrung Saat Reses Di Maros

Keterangan Gambar :  Wakil Ketua DPD-RI Tamsil Linrung Saat Reses Di Kab.Maros

Sulawesi Selatan -Desa dipacu keluar dari perangkap kepasifan. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menagih proaktif pemerintah lokal menjemput bola, dari urusan perut hingga jembatan ambruk.

Di atas kertas, anggaran dan program dermawan pemerintah pusat mengalir deras ke daerah-daerah. Namun, di lapangan, kerap tersendat pada tembok birokrasi dan sikap pasif para pengambil kebijakan tingkat lokal. Suara tegas itu bergemuruh di Kabupaten Maros, ketika Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Tamsil Linrung, membedah urat nadi perekonomian desa.

Bagi Tamsil, desa bukan lagi sekadar halaman belakang peradaban yang hanya menunggu sisa-sisa kebijakan. Ia adalah episentrum baru yang menyimpan daya ungkit raksasa. “Desa dinilai memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi masyarakat jika mampu memanfaatkan berbagai program pemerintah secara tepat sasaran,” ujar Tamsil di hadapan para tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan setempat.   

Deretan program strategis nasional—mulai dari rumah subsidi, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG)—disodorkan di atas meja. Namun, fasilitas ini tak akan berarti apa-apa jika pemerintah desa hanya berpangku tangan. Tamsil mendesak para kepala desa agar lebih agresif menyusun usulan berbasis klaster wilayah agar efisiensi anggaran benar-benar dirasakan warga.   

Gaya bertuturnya lugas, khas seorang legislator senior yang gemar menohok langsung pada persoalan konkret. Ia tak ingin pemerintah desa tinggal diam tatkala mendapati infrastruktur vital di wilayahnya rontok. “Kalau ada jembatan yang rusak, jangan diam! Kabari kami!” serunya dengan nada geram pada kebiasaan birokrasi yang lamban merespons keluhan warga.   

Bagi politisi asal Sulawesi Selatan ini, infrastruktur dasar—seperti jembatan dan jalan tani—bukan sekadar urusan semen dan batako. Ia adalah urat nadi yang menentukan lancar tidaknya distribusi komoditas, mobilitas manusia, hingga denyut transaksi di pasar-pasar desa. Tanpa itu, angan-angan membangun kemandirian ekonomi hanya akan berhenti sebagai slogan kosong di atas baliho.   

Kendati demikian, pembangunan fisik semata dipandang tak akan cukup tanpa merekatkan kohesi sosial. Dalam lawatannya yang turut mempertemukan elemen ulama dan tokoh masyarakat—termasuk Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Maros—Tamsil menyisipkan pesan moral penutup yang dalam.

Ia mengutip sebuah adagium tentang orientasi pengabdian: “Jangan tanya apa manfaat orang lain ke kita, tapi tanya kepada diri kita: apa manfaat saya bagi orang lain?” Sebuah refleksi filosofis agar kolaborasi antara negara, ulama, dan warga desa tidak sekadar berdimensi transaksional-ekonomis, melainkan menjelma menjadi gerakan moral bersama untuk merawat kesejahteraan dari pinggiran.   

Pemerintah desa perlu aktif mendata persoalan warga, memetakan potensi wilayah, dan menyusun usulan yang dapat ditindaklanjuti melalui kementerian maupun lembaga terkait," ucap Tamsil. "Para kepala desa punya peran strategis untuk Indonesia ke depan."

Salah satu program yang menjadi perhatian Tamsil adalah penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri. Ia meminta pemerintah desa mendata warga yang membutuhkan rumah pertama, termasuk keluarga yang masih tinggal bersama beberapa keluarga dalam satu rumah. 

Menurutnya, pendataan yang akurat dapat membantu memastikan program perumahan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tamsil menyebut angsuran rumah subsidi dapat berkisar Rp1,2 juta per bulan dengan tenor 10 hingga 20 tahun, bergantung pada skema pembiayaan dan ketentuan yang berlaku.

Selain perumahan, ia mendorong pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah yang memiliki potensi perikanan. "Fasilitas pendukung seperti pabrik es, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan, dan dermaga dinilai dapat membantu mengurangi kendala operasional sekaligus meningkatkan produktivitas nelayan," kata Tamsil.

Dengan dukungan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, masyarakat pesisir diharapkan dapat menjalankan aktivitas melaut dengan lebih efisien dan memperoleh peluang peningkatan pendapatan.

Tamsil juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang dinilainya berpotensi menggerakkan perekonomian hingga ke tingkat desa. Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG dapat menjadi peluang pasar bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha lokal 

Telur, daging ayam, ikan, sayuran, dan berbagai bahan pangan lainnya dapat dipasok oleh produsen lokal apabila kapasitas produksi dan distribusinya dikelola dengan baik. Karena itu, ia mendorong pemerintah desa membangun keterhubungan antara kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi, dan penyedia kebutuhan pangan. 

Selain program perumahan dan pangan, Tamsil meminta pemerintah desa lebih aktif mengusulkan bantuan untuk sektor pertanian dan peternakan. Dukungan berupa alat dan mesin pertanian, bibit tanaman, serta pengembangan usaha peternakan dinilai dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas kesempatan usaha masyarakat.

Ia juga mendorong warga yang belum memiliki keterampilan untuk memanfaatkan pelatihan melalui penyuluh pertanian maupun peternakan. Menurutnya, setiap desa perlu mengenali keunggulan wilayahnya agar program yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengikuti program yang tersedia

Tamsil bahkan menyampaikan rencana untuk mengunjungi desa-desa guna melihat secara langsung potensi ekonomi dan program yang dapat dikembangkan. “Saya akan datang di desa melihat Ibu Desa punya program apa di desanya,” kata Tamsil.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah desa dan pemerintah pusat sehingga kebutuhan masyarakat dapat disampaikan secara lebih terarah.

Dalam pertemuan itu, Tamsil turut menyoroti kebutuhan akses air bersih dan pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat.

Ia menyampaikan peluang pengusulan pembangunan sumur bor bagi pesantren dan institusi keagamaan yang membutuhkan akses air bersih. Usulan tersebut, menurutnya, dapat dihimpun berdasarkan lokasi agar pelaksanaannya lebih efisien.

Ia juga meminta pemerintah desa tidak pasif ketika menemukan infrastruktur yang rusak, terutama jembatan yang menjadi jalur penting bagi mobilitas warga.

“Kalau ada jembatan yang rusak, jangan diam! Kabari kami!” serunya 

Ia menekankan bahwa nilai-nilai keagamaan perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk kepedulian terhadap warga miskin dan kelompok rentan.

Mengutip kisah KH Ahmad Dahlan tentang Surah Al-Ma'un, Tamsil mengingatkan bahwa pengamalan agama tidak cukup berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi perlu diwujudkan dalam pelayanan dan kepedulian terhadap sesama.

“MUI harus tampil menjadi khairu ummah, menjadi umat terbaik. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesama,” tuturnya.

Ia berharap MUI, pemerintah desa, aparat keamanan, dan masyarakat dapat membangun kerja sama dalam menjalankan program pemberdayaan yang produktif dan berkelanjutan.

Tamsil menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi. Dampaknya juga harus terlihat dari peningkatan pendapatan warga, terbukanya lapangan kerja, serta kemudahan memperoleh kebutuhan dasar.