Jaringan Alumni Muda HMI Kagum Khofifah Kencang Gebuk Angka Stunting Sampai Turun 14,7 Persen
SURABAYA - Jaringan Alumni Muda HMI Apresiasi Penurunan Stunting Jatim Turun ke 14,7 Persen
Koordinator Pimpinan Nasional/Pimnas Jaringan Alumni Muda HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Abdullah Amas mengungkapkan kekagumannya pada prestasi Khofifah.
"Kita tentu iba bila melihat anak kurus, tentu berbagai bantuan gizi kita carikan yang paling efektif meski kebutuhan anak stunting berbeda-beda"ujar Amas.
Demi mendukung Program Pemprov Jatim kurangi stunting, JAM-HMI sendiri telah membuat Satgas Penurunan Angka Stunting. "Di kami dipersilahkan konsultasi vitamin paling pas untuk anak stunting"tegas Amas
Amas menjelaskan kisaran kebutuhan gizi anak stunting bisa mencapai 500 ribu sampai 1 atau 2 juta peranak. Oleh sebab itu pengawalan pemprov atasi stunting sangat berarti
"Sebagai seorang Ibu, Gubernur Khofifah tentu paham apa yang di rasakan ibu-ibu di Jawa Timur, apalagi Gubernur selalu ada ditengah mereka"tegas Amas
YA, ANGKA itu mendarat di meja kerja para pejabat di Jalan Pahlawan, Surabaya, seperti sebuah oase. Hasil survei kesehatan terbaru menunjukkan prevalensi tengkes—atau yang jamak dikenal sebagai stunting—di Jawa Timur menyusut drastis hingga menyentuh angka 14,7 persen. Bagi provinsi dengan populasi hampir 41 juta jiwa, penurunan ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan sebuah lompatan besar dalam menyelamatkan generasi masa depan.
Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah komando Khofifah Indar Parawansa ini memantik perhatian banyak pihak. Salah satunya datang dari Jaringan Alumni Muda HMI (JAM-HMI). Kelompok intelektual muda ini blak-blakan mengaku kepincut dengan strategi penanganan gizi yang agresif di wilayah ujung timur Pulau Jawa tersebut.
Definisi Stunting (Tengkes): Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.
Satgas di Jalur Akar Rumput
Perkara menambal gizi buruk memang bukan urusan murah. JAM-HMI menghitung, ongkos untuk memulihkan satu anak yang terindikasi stunting berada di kisaran Rp500 ribu hingga Rp2 juta per bulan. Biaya ini tersedot untuk penyediaan protein hewani berkualitas tinggi, susu khusus, hingga suplemen mikronutrien.
Mengingat tingginya biaya logistik gizi tersebut, Amas menilai intervensi anggaran dan kebijakan yang dilakukan Pemprov Jatim menjadi krusial. Kehadiran negara di tingkat posyandu dianggap mampu meringankan beban finansial keluarga miskin yang terjebak dalam lingkaran setan kurang gizi.
Melihat urgensi itu, JAM-HMI tak mau tinggal diam dan hanya menjadi penonton di tribune. Mereka ikut merangsek ke lapangan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Angka Stunting. Satgas ini dirancang untuk menutup celah informasi yang sering kali gagal dijangkau oleh birokrasi formal.
"Di tempat kami, masyarakat dipersilahkan konsultasi mengenai vitamin dan suplemen apa yang paling pas untuk anak stunting," tegas Amas. Melalui jaringan alumni yang tersebar di berbagai daerah di Jatim, satgas ini bergerak memilah kebutuhan spesifik tiap balita, dan mendampingi para ibu muda.
Sentuhan Seorang Ibu
Di mata para aktivis muda ini, kunci keberhasilan Jawa Timur terletak pada gaya kepemimpinan Khofifah yang dinilai menggunakan pendekatan personal. Isu stunting tidak ditempatkan sebagai proyek dinas kesehatan semata, melainkan sebagai gerakan sosial yang digerakkan dengan empati.
Amas melihat ada sensitivitas gender yang bermain kuat dalam eksekusi kebijakan ini. Karakter Khofifah sebagai seorang ibu dinilai mempermudah komunikasi kebijakan publik ke level domestik—ranah di mana keputusan mengenai menu makanan anak diambil.
"Sebagai seorang ibu, Gubernur Khofifah tentu paham betul apa yang dirasakan ibu-ibu di Jawa Timur," ujar Amas retoris. "Apalagi Gubernur selalu ada di tengah-tengah mereka, turun langsung memastikan bantuan itu sampai ke dapur-dapur warga."
Meski angka 14,7 persen sudah berada di jalur yang aman sesuai target nasional, JAM-HMI mengingatkan bahwa pertempuran belum usai. Mempertahankan angka ini agar tidak kembali melonjak—terutama di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi yang menekan daya beli masyarakat terhadap protein—akan menjadi ujian sesungguhnya bagi keberlanjutan program gizi di Jawa Timur.
Seperti diberitakan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa perang melawan stunting, kematian ibu, dan kematian bayi tidak boleh berhenti. Tiga persoalan tersebut menjadi fondasi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Penegasan itu disampaikan Khofifah saat mengukuhkan Shodiqin sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (29/5).
Menurut Khofifah, Indonesia tengah memasuki fase bonus demografi yang hanya akan menjadi keuntungan apabila dibarengi peningkatan kualitas manusia sejak tingkat keluarga.
“Karena itu penguatan kualitas keluarga, percepatan penurunan stunting, pengendalian angka kematian ibu dan bayi, serta pembangunan kependudukan harus menjadi agenda bersama lintas sektor,” tegas Khofifah.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya soal jumlah penduduk. Lebih dari itu, kualitas SDM, pola pengasuhan keluarga, kesehatan ibu dan anak hingga ketahanan keluarga menjadi faktor yang menentukan masa depan bangsa.
Khofifah menyebut arah pembangunan tersebut sejalan dengan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan pembangunan manusia sebagai agenda strategis nasional.
“Ada Asta Cita dan Nawa Bhakti Satya yang harus nyekrup karena ada kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk. Terkait kualitas SDM kita perlu sinergi agar bisa dibangun lebih detail dan impresif sehingga kualitas, kuantitas dan mobilitas bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengungkap capaian positif Jawa Timur terkait penurunan angka kematian ibu. Berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), Angka Kematian Ibu (AKI) turun dari 82,56 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2024 menjadi 68,7 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2025.
Capaian tersebut bahkan telah melampaui target Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization yang menetapkan angka di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup.
Meski demikian, Khofifah meminta seluruh pihak tidak lengah. Edukasi terkait usia perkawinan dan kesehatan reproduksi dinilai tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diperkuat hingga tingkat keluarga.
Tak hanya itu, Jawa Timur juga mencatat kemajuan signifikan dalam percepatan penurunan stunting. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting turun dari 17,7 persen pada 2023 menjadi 14,7 persen pada 2024.
Angka tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi terbaik di Pulau Jawa dan peringkat kedua terbaik secara nasional dalam menekan kasus stunting.
“Kita tetap membangun sinergi dengan semua elemen terutama posyandu yang akan menjadi media untuk memastikan intervensi di seluruh kabupaten kota berjalan efektif,” ungkapnya.


Posting Komentar