Amas : Capres dan Kepala Daerah Wajib Kader Partai!

 PB GHPI Desak Capres dan Kepala Daerah Wajib Kader Tulen!

JAKARTA – Gelombang tuntutan untuk mengembalikan muruah partai politik dalam kontestasi demokrasi semakin memanas. Ketua Majelis Syuro Pengurus Besar Gerakan Haluan Pemuda Islam (PB GHPI) sekaligus Founder Lembaga Abdullah Amas Strategic (AAS), Abdullah Amas, secara tegas menyuarakan desakan agar calon presiden (Capres) dan kepala daerah wajib berasal dari kader internal partai yang sudah teruji.

Amas menilai, fenomena pemimpin "instan" yang muncul tanpa kontribusi nyata terhadap pertumbuhan partai adalah anomali dalam sistem demokrasi formal.

"Bagaimana mungkin seseorang ingin memimpin bangsa atau daerah jika integritas organisasinya saja tidak jelas? Jangan menjadi penumpang gelap demokrasi. Ngurus partai dulu dong! Pakai otak dan biaya sendiri untuk bangun partai, baru bicara soal jadi pemimpin," tegas Amas dengan nada bicara yang lugas.

Kembali ke DPRD: Solusi Pamungkas Berantas Politik Uang?

Selaras dengan gagasan tersebut, Lembaga AAS juga mendukung penuh wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Langkah ini dipandang sebagai solusi konkret untuk menghentikan "pesta pora" anggaran negara yang terbuang sia-sia dalam Pilkada langsung.

Gagasan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat digital. Salah satu netizen berkomentar tajam, mengamini bahwa Pilkada langsung hanya menjadi ajang subur bagi Serangan Fajar dan praktik Money Politics.

"Setuju! Pilkada langsung cuma buang-buang anggaran. Pemimpin yang dihasilkan sama saja kualitasnya. Yang menolak biasanya adalah sosok yang ambisius jadi politisi tapi tidak mau berdarah-darah menjadi kader atau petinggi parpol," tulis salah satu warga net.

Menutup Celah "Politisi Kutu Loncat"

PB GHPI menekankan bahwa syarat wajib kader partai bagi setiap calon pemimpin nasional dan daerah adalah harga mati untuk menjaga etika politik. Amas mengingatkan bahwa memimpin partai adalah kawah candradimuka. Jika mengurus organisasi partai saja tidak mampu atau tidak mau, maka kelayakan mereka memimpin rakyat patut dipertanyakan secara fundamental.