Mengakhiri Pesta Pura-Pura: Mengapa Pilihan Abdullah Amas Soal Pilkada Via DPRD Adalah Solusi Waras

 Oleh : Cahayani (Pengamat Dari Lembaga Abdullah Amas Strategic)

Indonesia berada di persimpangan jalan demokrasi. Selama dua dekade terakhir, kita terjebak dalam euforia Pilkada Langsung yang pada kenyatannya lebih banyak menghadirkan residu sosial ketimbang solusi kesejahteraan. Di tengah hiruk-pikuk ini, Ketua Umum Partai Islam Berkarya (PIB), Abdullah Amas, melontarkan gagasan berani yang memicu diskusi nasional: Mengembalikan pemilihan Kepala Daerah ke tangan DPRD.

Logika Efisiensi vs. Hura-Hura Politik Amas berargumen bahwa Pilkada langsung telah berubah menjadi ajang "hura-hura politik" sesaat. Biaya triliunan rupiah habis hanya untuk logistik surat suara, alat peraga kampanye yang mengotori kota, dan honor saksi. Padahal, anggaran sebesar itu bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur desa, subsidi pupuk, atau beasiswa pendidikan.

Solusi Tepat Memajukan Indonesia Memilih Bupati melalui DPRD bukanlah langkah mundur. Justru, ini adalah langkah reformulasi demokrasi. Beberapa alasan mengapa gagasan Abdullah Amas ini relevan:

Pangkas Biaya Politik Tinggi: Pilkada langsung memaksa calon merogoh kocek dalam-dalam, yang seringkali menjadi akar korupsi saat menjabat. Dengan via DPRD, biaya operasional ditekan drastis.

Filter Kompetensi: DPRD bertindak sebagai panel pemilih yang memahami teknis pemerintahan, sehingga calon yang terpilih bukan sekadar yang "paling populer", tapi yang "paling mampu".

Stabilitas Sosial: Menghilangkan polarisasi tajam di tingkat akar rumput yang sering memicu konflik horizontal antar tetangga hanya karena beda pilihan.

Pandangan Ketum PIB ini adalah ajakan untuk kembali ke Sila Keempat Pancasila. Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, bukan demokrasi "adu isi tas" atau popularitas semu.

Yuk kita intip juga rilis berita dari PIB ;

Ketum PIB Abdullah Amas: Pilkada Langsung Buang Anggaran, Kembalikan ke DPRD demi Kemajuan Bangsa!

JAKARTA – Ketua Umum Partai Islam Berkarya (PIB), Abdullah Amas, secara tegas menyuarakan dukungannya agar mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikembalikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, sistem Pilkada langsung yang berjalan saat ini lebih banyak membawa mudarat ekonomi dan sosial bagi bangsa.

"Kita harus jujur pada diri sendiri. Pilkada langsung itu mahal dan cenderung menjadi ajang hura-hura politik sesaat yang tidak menyentuh substansi pembangunan," ujar Abdullah Amas dalam keterangan persnya hari ini.

Kritik Terhadap Pemborosan Anggaran Amas menyoroti betapa besarnya APBN dan APBD yang tersedot hanya untuk urusan seremonial pemilihan. Ia menilai, dana tersebut adalah hak rakyat yang seharusnya kembali dalam bentuk pembangunan nyata, bukan habis di kotak suara.

"Triliunan rupiah terbuang. Bayangkan jika dana itu digunakan untuk membangun pabrik, jalan tol di daerah terpencil, atau kesehatan gratis. Memilih Bupati via DPRD adalah solusi tepat untuk memajukan Indonesia secara instan lewat penghematan anggaran," tegasnya.

Menekan Angka Korupsi Lebih lanjut, tokoh muda ini menjelaskan bahwa sistem pemilihan melalui DPRD akan meminimalisir beban finansial calon kepala daerah. Dengan biaya politik yang rendah, potensi pejabat untuk melakukan tindak pidana korupsi guna "balik modal" dapat ditekan secara signifikan.

Dukungan PIB di bawah komando Abdullah Amas ini diharapkan menjadi pemantik bagi para pembuat kebijakan di Senayan untuk segera mengevaluasi UU Pilkada demi masa depan Indonesia yang lebih efektif dan beradab.