KOHATI PB HMI-MPO, JAM-HMI Dan Pergerakan Perempuan APN Dorong Negara Utamakan Kelompok Rentan dalam Bencana Sumatra

 Keterangan Gambar : Ketua Bidang Kaderisasi dan Pengembangan Aparatur PB KOHATI HMI-MPO Maya Anggraini

KOHATI PB HMI-MPO, JAM-HMI Dan Pergerakan Perempuan APN Desak Negara Utamakan Kelompok Rentan dalam Bencana Sumatra

Bencana banjir yang melanda berbagai wilayah di Sumatra menimbulkan dampak serius terhadap kelompok rentan, terutama perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Melihat kondisi darurat tersebut, KOHATI PB HMI MPO melalui Ketua Bidang Kaderisasi dan Pengembangan Aparatur, Maya Anggraini, mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengambil langkah strategis yang berpihak pada keselamatan dan perlindungan kelompok rentan di daerah terdampak.

Maya menegaskan bahwa kelompok rentan adalah pihak yang paling berat merasakan konsekuensi bencana. Mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga menghadapi berbagai keterbatasan—mulai dari layanan kesehatan, akses ruang aman, hingga kebutuhan pokok yang sulit dijangkau.

“Kami menerima laporan seorang lansia di Sumatra Utara yang terjebak di rumahnya, duduk di kursi roda yang hampir tenggelam. Situasi ini memperlihatkan betapa rentannya kelompok lansia menghadapi bencana,” ungkapnya.

Atas dasar itu, KOHATI PB HMI MPO meminta DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Sumatra untuk memastikan seluruh kebijakan dan bantuan bencana memprioritaskan perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. “Mereka harus berada di barisan pertama penerima perhatian negara,” tegas Maya.

Ia menjelaskan bahwa kondisi terburuk saat ini terjadi di sejumlah wilayah yang terdampak paling parah, seperti Tapanuli Selatan, Langkat, Mandailing Natal, dan Serdang Bedagai di Sumatra Utara; Agam, Pesisir Selatan, Solok, dan Padang di Sumatra Barat; serta Bener Meriah, Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Aceh Tengah di Aceh. Banyak titik pengungsian masih minim sanitasi, kekurangan penerangan, serta kurangnya fasilitas perlindungan bagi perempuan dan anak.

“Perlindungan terhadap kelompok rentan tidak boleh ditunda. DPR RI harus menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan posko menyediakan ruang aman, layanan kesehatan memadai, dan pendampingan psikososial,” tambah Maya.

Selain mendesak pemerintah, Kornas KOHATI juga mengajak masyarakat untuk memperkuat solidaritas, mendukung kinerja relawan, dan ikut mengawasi distribusi bantuan agar tetap transparan dan tepat sasaran. KOHATI PB HMI MPO menyatakan siap mengawal advokasi kemanusiaan ini dari fase tanggap darurat hingga pemulihan.

“Negara harus hadir secara menyeluruh. Bukan hanya logistik, tetapi juga jaminan martabat, perlindungan, dan keamanan bagi kelompok rentan. Tidak boleh ada satu pun yang terabaikan,” tutup Maya Anggraini.

Dengan bencana yang masih berlangsung, KOHATI PB HMI MPO kembali menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan perlindungan tanpa terkecuali, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan prinsip equality before the law.

Ditempat terpisah Hal serupa juga disampaikan Lilik Wakil Ketua Umum Pergerakan Perempuan Aliansi Pemuda Nasional pihaknya menyebut kaum distabilitas menjadi yang paling banyak menderita dari gempa ini

"Kami berterimakasih pada aparat atau relawan yang bertugas dengan sabar melayani kaum rentan ini"tegasnya

Sementara itu Koordinator Nasional Satgas Penanggulangan Bencana DPP Jaringan Alumni Muda Himpunan Mahasiswa Islam (JAM-HMI) Ummu Salamah menegaskan agar seluruh Alumni Muda HMI di JAM-HMI memviralkan setiap penderitaan yang dialami kaum distabilitas agar sampai ke pihak yang mampu menolong sesegera mungkin utamanya yang didekat wilayah yang bersangkutan.

"Juga kedepan, Marilah kita ikuti pesan Sayyid  Muhammad Qasim agar jangka panjang kita tak diberi bencana terus menerus oleh yang diatas"tegasnya