HMI Cabang Bangkalan Desak DPRD dan Dinas KBP3A Tegas Tangani Kasus Kekerasan Seksual dan Kekerasan Terhadap Anak

 HMI Cabang Bangkalan Desak DPRD dan Dinas KBP3A Tegas Tangani Kasus Kekerasan Seksual dan Kekerasan Terhadap Anak

BANGKALAN — 16 Oktober 2025

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Keluarga Berencana cll, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Bangkalan. Dalam forum tersebut, HMI menegaskan desakan agar kedua lembaga itu bertindak tegas dan bertanggung jawab terhadap maraknya kasus kekerasan, kekerasan seksual, serta Kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah Bangkalan.

Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan sikap resmi HMI Cabang Bangkalan dan audiensi dengan Polres Bangkalan yang menyoroti lemahnya sistem penegakan hukum dan perlindungan sosial terhadap korban kekerasan. Sejumlah kasus yang menjadi sorotan antara lain pemerkosaan dua anak di Kecamatan Sepulu, pelecehan seksual terhadap anak di Kecamatan Blega yang telah berbulan-bulan belum tuntas serta pengeroyokan terhadap siswa SMP di Bangkalan yang hingga kini belum menemui kejelasan hukum.

Ketua Bidang Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup HMI Cabang Bangkalan, Bahrulloh, menyampaikan bahwa aparat penegak hukum serta instansi pemerintah daerah harus menunjukkan keberpihakan nyata kepada korban dan keluarga korban. Ia menegaskan bahwa DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan dan Dinas KBP3A wajib bergerak cepat memberikan perlindungan dan pendampingan hukum.

“Kami tidak ingin lembaga negara hanya menjadi penonton di tengah penderitaan rakyat. DPRD punya kewenangan untuk menekan aparat penegak hukum agar bekerja cepat, dan Dinas KBP3A tidak boleh berhenti di tataran administratif. Mereka harus benar-benar hadir, mendampingi, dan memastikan keadilan bagi korban,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, HMI Cabang Bangkalan juga merekomendasikan beberapa poin yang menegaskan pentingnya langkah cepat dan sinergi antar-lembaga. Di antaranya, mendesak DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polres Bangkalan dan Dinas KBP3A untuk mengevaluasi lambannya penanganan kasus, serta mendorong pembentukan tim koordinasi lintas sektor dalam penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan. HMI juga meminta agar Dinas KBP3A memperkuat pendampingan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban, serta memastikan seluruh proses hukum berjalan transparan dan berpihak pada korban.

Ketua Dinas KBP3A Kabupaten Bangkalan, Yoyok, mengapresiasi langkah HMI Cabang Bangkalan yang terus konsisten mengawal isu perlindungan anak dan perempuan. Ia menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan kepolisian, lembaga sosial, serta masyarakat sipil dalam menangani kasus kekerasan di Bangkalan. “Kami berterima kasih atas perhatian dari HMI. Saat ini kami sedang memperkuat sistem pendampingan dan untuk mencegah kekerasan seksual, kami selalu intens mengsosialisasikan dengan beberapa program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.

Dinas KBP3A juga mengakui adanya sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait dengan takutnya korban untuk melaporkan, dan kebanyakan keluarga korban hanya berfokus pada sanksi terhadap pelaku bukan perbaikan mental dan psikolog korban. Karena itu, mereka menilai bahwa kolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti HMI merupakan langkah penting dalam memperluas advokasi dan edukasi publik mengenai isu perlindungan anak dan perempuan.

Sementara itu, perwakilan DPRD Kabupaten Bangkalan, Lukman Hakim, Sekertaris Komisi IV, menyambut positif langkah audiensi yang dilakukan oleh HMI Cabang Bangkalan. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan mengagendakan rapat lintas lembaga. “Kami menyambut baik masukan dari HMI. Ini menjadi bahan penting bagi kami untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekutif dan aparat penegak hukum. DPRD berkomitmen untuk memfasilitasi rapat koordinasi bersama Polres dan Dinas KBP3A agar penanganan kasus-kasus kekerasan ini mendapat perhatian serius,” ucapnya.

Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan, Kresna Bayu, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada audiensi semata. HMI, kata dia, akan terus mengawal proses penegakan hukum dan kebijakan perlindungan anak di Bangkalan. “Kami ingin memastikan lembaga publik bekerja sesuai amanat konstitusi. Kami akan terus menagih komitmen DPRD dan Dinas KBP3A sampai kasus-kasus ini tuntas dan korban mendapatkan keadilan. Bila perlu, kami akan membawa persoalan ini ke level nasional,” tegasnya.

Dipenghujung forum, Bahrulloh, Ketua Bidang Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup HMI Cabang Bangkalan, juga menambahkan bahwa HMI siap menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan kekerasan berbasis keluarga dan pendidikan masyarakat. Menurutnya, anak dan perempuan merupakan kelompok paling rentan yang harus dilindungi negara. “Jika negara gagal melindungi yang lemah, maka nilai kemanusiaan kita runtuh. Hukum yang ditegakkan dengan keadilan adalah cara terbaik untuk memulihkan martabat manusia,” ujarnya.

Audiensi tersebut diakhiri dengan komitmen bersama antara HMI Cabang Bangkalan, DPRD, dan Dinas KBP3A untuk meningkatkan sinergi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Bangkalan. HMI menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus dan siap melakukan langkah advokasi lanjutan apabila tidak ada kemajuan konkret dalam waktu dekat.