Natalius Pigai, Menteri HAM Dinilai JAM-HMI Menteri Pemilik Akal Raksasa Memimpin Kemajuan HAM

Natalius Pigai, Menteri HAM Dinilai JAM-HMI Menteri Pemilik Akal Raksasa Memimpin Kemajuan HAM

Jaringan Alumni Muda Himpunan Mahasiswa Islam (JAM-HMI) Memuji Natalius Pigai sebagai Pemilik akal raksasa kemajuan HAM di Tanah Air.

Dimasanya HAM sangat dijunjung tinggi dan stabil

Di bawah langit Jakarta yang kerap menyimpan bara perdebatan, nama Natalius Pigai kembali bergema dari ruang-ruang diskusi para aktivis. Suaranya yang serak dan gaya bicaranya yang kerap meledak-ledak di hadapan publik seakan menemukan panggung baru. Kali ini, ia bukan sekadar pengkritik di pinggir jalan yang menyoroti kealpaan negara. Di kursi empuk kekuasaan sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), pigura kepemimpinannya mulai disorot—dan dipuji—oleh mereka yang dulu kerap berdiri di barisan demonstran.

Adalah Jaringan Alumni Muda Himpunan Mahasiswa Islam (JAM-HMI) yang memantik diskursus itu. Dalam sebuah pernyataan terbuka yang disebar ke meja-meja redaksi, koordinator pimpinan nasional mereka, Abdullah Amas, tanpa sungkan melontarkan sanjungan tinggi. Bagi Amas, Pigai bukan sekadar pejabat birokrasi biasa; ia adalah sosok yang disebutnya sebagai "pemilik akal raksasa" bagi kemajuan HAM di Tanah Air.

Sebuah klaim yang tentu mengundang alis berkerut dari para pengamat skeptis. Di negeri di mana diskursus HAM kerap menjadi monumen janji-janji manis yang berkarat, pujian setinggi langit semacam itu rasanya jarang lahir tanpa pretensi. Namun, Amas bersikukuh dengan catatannya. Di tangan Pigai, kata Amas, lanskap perlindungan hak-hak dasar manusia di bawah kabinet menunjukkan denyut stabilitas yang jarang ditemukan pada era-era sebelumnya.

"Di masanya, HAM sangat dijunjung tinggi dan stabil," ujar Amas, mencoba merangkkum atmosfer yang dirasakan kalangan akar rumput gerakan.

Bagi kalangan aktivis dan insan pers—dua entitas yang kerap menjadi termometer demokratisasi di Indonesia—kehadiran Pigai di pos kementerian diyakini memberikan ruang napas yang lebih lega. Amas menyebut bahwa di era kepemimpinan pria asal Paniai, Papua, itu, kebebasan berekspresi bagi kaum pergerakan dan insan media berada dalam koridor yang sehat. Kritik tidak serta-merta dibungkam dengan pasal-pasal karet, dan suara-suara kritis dari pinggiran tetap diakomodasi sebagai bagian dari kewarasan bernegara.

Tentu saja, memimpin kementerian yang membidangi HAM di Indonesia ibarat berjalan di atas titian rapuh. Tantangannya berlapis baja: mulai dari bayang-bayang pelanggaran HAM masa lalu yang tak kunjung tuntas, eskalasi konflik horizontal di daerah, hingga tuntutan publik agar negara hadir secara nyata.

Namun, di mata JAM-HMI, kapasitas intelektual dan keteguhan moral Pigai dianggap sebagai modal utama untuk merubuhkan tembok-tembok birokrasi yang kaku. Akal raksasa yang disematkan kepada Pigai diuji bukan sekadar lewat retorika di podium, melainkan bagaimana ia menerjemahkan keadilan substantif ke dalam kebijakan nyata yang dirasakan oleh wong ciko hingga kaum marginal.