Pidato Kebangsaan Presiden PKS AMY Dorong Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat

Pidato Kebangsaan Presiden PKS Tegaskan Koalisi Kritis, Dorong Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat

 Jakarta (20/10) — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota DPR RI Fraksi PKS, AlMuzzammil Yusuf atau yang akrab disapa AMY, menegaskan bahwa keterlibatan PKS dalam koalisi pemerintahan harus tetap disertai keberanian menyampaikan kritik, menawarkan solusi, dan memastikan kebijakan negara benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan AlMuzzammil dalam Pidato Politik Kebangsaan pada pembukaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2026 yang berlangsung pada 19–20 Oktober 2026 di Jakarta. Mengusung tema Kepemimpinan yang Melayani dan Kebijakan Publik yang Inovatif, kegiatan ini menjadi momentum evaluasi pelaksanaan amanah para pejabat publik PKS.

AMY menjelaskan bahwa sikap kritis, konstruktif, dan solutif merupakan komitmen PKS sebagai bagian dari koalisi pemerintahan. Kritik tidak dimaksudkan untuk menghambat program pemerintah, melainkan memperbaiki kebijakan agar lebih efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Sikap kritis, konstruktif, dan solutif kita itu dalam rangka mengoreksi dan mempertajam kebijakan negara dan pemerintahan sehingga dia akan mencapai tujuan yang dicita-citakan,” tegasnya.

Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). AlMuzzammil mengapresiasi tujuan program tersebut untuk membantu pemenuhan gizi anak-anak, khususnya dari keluarga kurang mampu. Namun, ia mengingatkan pentingnya ketepatan sasaran, keamanan pangan, pencegahan korupsi, serta pengelolaan anggaran yang tidak mengorbankan layanan dasar lainnya.

“PKS memandang bahwa program besar harus memberi manfaat besar dan memenuhi rasa keadilan dan proporsional. Sehingga ia tidak mengganggu anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, pelayanan dasar daerah hingga dana desa,” ujarnya.

Dalam isu lingkungan, AMY menyoroti meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengancam kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem. Ia mendesak Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup mempercepat penanganan, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta mendukung pembentukan regulasi pengendalian perubahan iklim yang berkeadilan.

Sebagai bentuk solidaritas, AlMuzzammil secara langsung menginstruksikan para pejabat publik PKS untuk menyisihkan sebagian gaji guna membantu masyarakat terdampak karhutla. Ia juga meminta kantor-kantor PKS menjadi tempat masyarakat memperoleh bantuan.

“Pejabat publik saya instruksikan, simpati kita untuk memotong gaji untuk membantu warga terdampak karhutla,” serunya.

AlMuzzammil turut menyoroti antrean BBM di sejumlah daerah yang dinilainya merugikan pekerja dan menghambat aktivitas ekonomi. Ia meminta anggota DPR RI di komisi terkait mengawal penyelesaian persoalan distribusi energi. Selain itu, ia mendorong reformasi tata kelola pasar modal untuk memulihkan kepercayaan investor dan melindungi kepentingan masyarakat.

Pada sektor kesehatan, AMY menekankan bahwa keberhasilan Jaminan Kesehatan Nasional tidak cukup diukur dari angka kepesertaan. Pemerintah harus memastikan masyarakat, terutama pasien penyakit berat, tidak kehilangan akses pengobatan akibat persoalan administrasi atau ketidakakuratan data penerima bantuan iuran.

“Universal Health Coverage atau UHC tidak cukup dinyatakan berhasil hanya karena tinggi kepesertaan. Keberhasilannya harus dirasakan ketika rakyat benar-benar mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya.

AlMuzzammil juga mendorong keadilan fiskal pusat dan daerah, perluasan kesempatan kerja bagi generasi muda, serta optimalisasi ekonomi syariah melalui wakaf produktif dan industri halal. Menurutnya, kebijakan pembangunan harus memperhitungkan kebutuhan riil daerah, tingkat kemiskinan, kondisi geografis, dan risiko bencana agar manfaat pembangunan lebih merata.

Menutup pidatonya, AMY mengajak seluruh pejabat publik PKS memperbarui komitmen menjaga integritas, berpihak kepada rakyat, serta menjadi pemimpin yang bersih, peduli, profesional, dan berjiwa negarawan. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap keberhasilan pemerintahan harus diwujudkan melalui kerja kolaboratif dan kebijakan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita tidak membangun tembok-tembok, kita ingin membangun jembatan-jembatan yang menghubungkan seluruh anak bangsa. Mari berjuang untuk Indonesia yang lebih baik bagi anak cucu kita,” pungkasnya.