ATUM Institute Ungkap 10 Alasan Mendesak Fraksi PBB Harus Kembali Ada Di DPR-RI, Meneropong Asa Sang Pejuang Pemikiran Prof.Yusril Dan Penerus Masyumi

 Jakarta -Amas Persada NewsDirektur Eksekutif ATUM Institute Abdullah Amas mendorong agar Partai Bulan Bintang kembali hadir di DPR Pusat.

"Pertama, Demi Kader PBB di Kabinet dapat topangan yang kuat"ujar Abdullah Amas

Kedua, Satukan Umat. Jika Partai lain berhaluan basis massa Islam tertentu. Maka PBB dikenal sebagai Partai yang menjangkau semua ormas Islam. PBB adalah Penerus MASYUMI dimana di Masyumi kader NU atau Muhammadiyah sama-sama dominan di kepemimpinan 

Ketiga, penguatan nilai-nilai Syariat Islam pada tantangan kontemporer di DPR seperti era digital yang memunculkan sejumlah soal seperti Blackcoin dan seterusnya

Meneropong Asa Sang Penerus Masyumi

Ya, ATUM Institute membeberkan sepuluh alasan kritis mengapa Partai Bulan Bintang dinilai mendesak untuk kembali menduduki kursi Senayan. Dari penguatan posisi menteri hingga nostalgia kejayaan Masyumi.

---

**LAPANGAN** politik Senayan dalam beberapa periode terakhir dirasa kehilangan satu warna khas: kelantangan suara Partai Bulan Bintang (PBB). Partai berlambang bulan bintang tersebut belakangan absen dari parlemen pusat akibat terganjal ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Namun, gelombang dorongan agar partai legendaris ini kembali menembus Gedung DPR-RI kini kembali bertiup tajam.

Direktur Eksekutif ATUM Institute, Abdullah Amas, menegaskan bahwa kehadiran PBB di lantai parlemen bukan lagi sekadar cita-cita internal partai, melainkan sebuah kebutuhan mendesak bagi dinamika kebangsaan dan keterwakilan umat.

"Kehadiran PBB di DPR Pusat kini menjadi kebutuhan realitis dan strategis. Tanpa fraksi sendiri di Senayan, daya tawar politik dan perjuangan pilar keumatan menjadi tidak maksimal," ujar Abdullah Amas saat ditemui di Jakarta.

Lembaga kajian ATUM Institute pun merumuskan **10 alasan mendesak** mengapa PBB harus kembali membentuk fraksi di Senayan, di antaranya:

---

### 1. Topangan Kuat Bagi Kader PBB di Kabinet

Saat ini, sejumlah kader PBB dipercaya mengisi posisi strategis di jajaran kabinet pemerintahan. Namun, menurut Amas, kinerja dan posisi tawar para menteri maupun pejabat eksekutif dari PBB butuh 'benteng' politik yang kokoh di Senayan. Tanpa adanya fraksi pendukung di DPR, legitimasi dan pengawalan kebijakan yang diusung kader PBB di kabinet risan goyah akibat minimnya back-up legislatif.

### 2. Wadah Pemersatu Umat (Penerus Spirit Masyumi)

Di tengah lanskap politik nasional di mana partai-partai berbasis Islam cenderung terkotak-kotak pada basis massa ormas tertentu, PBB hadir dengan karakter inklusif. Sebagai ahli waris historis dan ideologis dari **Masyumi**, PBB terbukti mampu menjangkau seluruh spektrum ormas Islam. 

"Di Masyumi dahulu, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah duduk berdampingan secara dominan di pimpinan puncak. PBB memiliki DNA unik tersebut untuk merekat kembali jembatan silaturahmi antar-ormas Islam di level politik nasional," kata Amas.

### 3. Penguatan Nilai Syariat dalam Tantangan Digital & Kontemporer

Tantangan regulasi di Senayan kian kompleks seiring pesatnya era digital. Munculnya fenomena ekonomi anyar seperti koin kripto ilegal (*Blackcoin*),  hingga disrupsi teknologi digital membutuhkan filter hukum yang tajam. Kehadiran Fraksi PBB dinilai vital untuk menyuntikkan perspektif serta nilai-nilai syariat Islam yang adaptif namun tegas dalam perumusan undang-undang bernuansa kontemporer tersebut.

### 4. Menjaga Keseimbangan Check and Balances

Parlemen membutuhkan figur legislasi yang konsisten dan berpegang teguh pada prinsip ketatanegaraan. PBB memiliki rekam jejak panjang melahirkan pakar-pakar hukum tata negara terkemuka yang kritis dan konstruktif dalam mengawal Konstitusi.

### 5. Memperkuat Suara Daerah dan Umat Lapis Bawah

Aspirasi masyarakat daerah dan konstituen Muslim di akar rumput kerap kali terfragmentasi dalam isu-isu sektoral. Fraksi PBB diyakini mampu menyatukan simpul-simpul aspirasi tersebut menjadi kebijakan publik yang nyata.

*(Poin 6 hingga 10 menekankan pada aspek regenerasi kepemimpinan Islam modern, 

6. Regenerasi Kepemimpinan Politik Islam bisa dilakukan oleh PBB yang dikenal sebagai Partai Islam semua basis Ormas Islam

7.Pengawalan aset dan ekonomi syariah,

Dimana disini PBB yang matang

8. Diplomasi dunia Islam

PBB sebagai Partai Masyumi abad ini dimana Masyumi dimasa lalu amat jago soal diplomasi di dunia Islam. Fraksi PBB di DPR-RI akan menjadi Fraksi Partai Islam paling dashyat sepanjang sejarah Partai Islam sebagai Partai yang concren di tema ini.

8. Penguatan hukum kebangsaan

Sebagai pewaris sejarah Masyumi yang dikenal banyak ahli hukum PBB sangat mumpuni soal ini. Terbukti Pilpres kemarin Kader PBB dua kali Pilpres dipercaya jadi Tim Hukum

 9.Serta konsistensi perjuangan keagamaan yang moderat namun berprinsip

10. Sudah waktunya sejarah Politik Indonesia kembali dinamis seperti saat PBB ada disenayan dan pengulangan itu harus terjadi kembali!

---

### Menghitung Peluang di Senayan

Kembalinya PBB ke parlemen tentu bukan perkara membalikkan telapak tangan. Tantangan ambang batas parlemen tetap menjadi benteng tinggi yang harus ditembus. Namun, melihat manuver konsolidasi politik dan dorongan kuat dari berbagai lembaga kajian seperti ATUM Institute, kerja-kerja mesin politik PBB di daerah diyakini akan kian terpacu.

Bagi Abdullah Amas, momentum pendaftaran dan pemilu mendatang adalah pertaruhan penting bagi PBB untuk merebut kembali panggung utama politik nasional. 

"PBB bukan sekadar partai politik, ia adalah gerbong sejarah. Sudah saatnya suara itu kembali bergeming di Gedung DPR-RI," pungkasnya.