Nyali Walikota Ditantang, KOPASUS (Komite Pemberantasan Parkir Liar Seluruh Surabaya) Pasang Badan Berangus Preman Parkir

 

Surabaya — Di sudut-sudut jalanan Kota Pahlawan, aroma ketegangan kian pekat. Bukan karena sengketa lahan atau gesekan politik, melainkan rebutan recehan yang selama ini mengalir deras ke kantong-kantong tak bertuan. Di tengah sengitnya persoalan ini, langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menabuh genderang perang terhadap juru parkir (jukir) liar mendapat suntikan tenaga dari barisan akar rumput.

Komite Pemberantasan Parkir Liar Seluruh Surabaya (KOPASUS) secara terbuka menyatakan berdiri di garis depan mendukung penuh kebijakan pembersihan parkir liar. Bagi mereka, praktik pungutan liar di bahu-bahu jalan bukan sekadar pelanggaran ketertiban umum, melainkan duri dalam daging yang menggerogoti ekonomi rakyat kecil.

Ketua KOPASUS, Abdullah Amas, menyuarakan kegusaran itu tanpa tedeng aleng-aleng. Dengan gaya khas aktivis jalanan yang lugas, ia menilai langkah tegas Pemkot Surabaya sudah berada di jalur yang tepat untuk menciptakan "kiamat" bagi para jukir siluman yang kerap meresahkan warga.

"Jangan biarkan UKM rontok gara-gara parkir liar di mana-mana," ujar Amas dengan nada suara berapi-api saat ditemui di Surabaya, Selasa (1/9).

Bagi Amas, keberadaan jukir liar bukan sekadar soal kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih dari itu, tarif parkir ugal-ugalan yang kerap dipatok tanpa standar resmi telah mencekik daya beli masyarakat. Konsumen yang hendak mampir ke warung-warung kelontong atau sentra Usaha Kecil Menengah (UKM) kerap dibuat ciut oleh pungutan liar yang sering kali lebih mahal ketimbang barang yang dibeli. Kondisi ini membuat roda ekonomi mikro terpukul telak.

Digitalisasi sebagai Benteng Terakhir

KOPASUS melihat digitalisasi sistem perparkiran yang digulirkan Pemkot Surabaya sebagai instrumen paling efektif untuk memutus rantai rente. Dengan sistem nontunai dan pencatatan berbasis digital, ruang gerak oknum pengutip liar dipangkas hingga titik nadir. Transparansi aliran dana parkir diyakini mampu menutup celah bagi premanisme berkedok rompi oranye abal-abal.

Kendati demikian, KOPASUS mengingatkan bahwa kebijakan di atas kertas tidak akan berarti apa-apa tanpa pengawalan di lapangan. Organisasi ini mendesak aparat penegak hukum dan Dinas Perhubungan tidak ragu menindak tegas para backing yang selama ini memelihara praktik kotor tersebut.

Kini, bola panas berada di tangan Pemkot Surabaya. Dukungan terbuka dari simpul-simpul masyarakat seperti KOPASUS menjadi amunisi politik yang kuat bagi Eri Cahyadi untuk tidak mundur. Di jalanan Surabaya, pertarungan antara ketertiban dan jejaring premanisme parkir baru saja memasuki babak penentuan.