Tommy Soeharto Didaulat Jadi Ketua Dewan Pembina Partai PBN (Partai Berkarya Nusantara)
Tommy Soeharto Didaulat Jadi Ketua Dewan Pembina Partai PBN (Partai Berkarya Nusantara)
Peta politik tanah air kembali berguncang menjelang pesta demokrasi. Partai Berkarya Nusantara (PBN) secara resmi mengumumkan akan segera menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sekaligus Deklarasi Akbar dalam waktu dekat.
Agenda besar ini digadang-gadang akan menjadi momentum konsolidasi nasional sekaligus ajang unjuk kekuatan politik baru yang berkomitmen total pada kemandirian bangsa.
Langkah PBN ini langsung mencuri perhatian publik setelah secara aklamasi menetapkan tokoh nasional, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, sebagai Ketua Dewan Pembina.
Keputusan menunjuk putra bungsu Presiden RI ke-2 tersebut bukanlah tanpa alasan. Dalam pertemuan prapolitik yang berlangsung hangat, 38 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBN dari seluruh Indonesia secara bulat menyatakan kesetiaan penuh mendukung kesediaan Tommy Soeharto untuk mengawal arah perjuangan partai.
Dukungan aklamasi seluruh DPW tersebut yang diprakarsai beberapa DPW yakni NTT, Sumatera Barat, Bengkulu, Keppri, Sulawesi Selatan,Jawa Tengah, Papua Selatan dan Sulawesi Tenggara.
Pertemuan virtual itu menjadi bentuk keseriusan seluruh daerah dalam meyakinkan Hutomo Mandala Putra (HMP) agar menerima usulan penetapan dari DPP PBN sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Nusantara.
“Kehadiran Bapak Hutomo Mandala Putra bukan sekadar simbol, melainkan kompas moral dan teladan kepemimpinan. Beliau adalah penguat semangat kemandirian bagi seluruh kader dan simpatisan PBN di seluruh pelosok negeri,” ujar Antonius Kaunang Ketua PBN NTT.
PBN menegaskan hadir sebagai jawaban atas kerinduan masyarakat terhadap sistem politik yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil dan kemandirian bangsa di tiga sektor utama: ekonomi, politik, dan budaya.
Dua Pilar Utama Perjuangan PBN
Dalam draf manifesto yang diterima redaksi, PBN membawa misi besar yang menyentuh akar rumput:
Kemandirian Ekonomi — Fokus pada percepatan hilirisasi industri nasional, penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang mutlak digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.
Persatuan dan Keadilan Sosial — Menjamin pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke, menghadirkan akses pendidikan dan kesehatan yang murah serta terjangkau, sekaligus memberikan perlindungan hukum dan sosial yang kuat bagi kelompok rentan.
Menariknya, gaung deklarasi ini tidak hanya bergema di pusat ibu kota, melainkan memicu gelombang dukungan masif dari wilayah timur Indonesia. Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu basis yang paling progresif dalam menyuarakan dukungannya terhadap PBN.
Tokoh masyarakat dan pemuda di NTT melihat PBN sebagai wadah politik yang tulus dan memiliki komitmen nyata untuk membawa perubahan kesejahteraan di daerah-daerah kepulauan.



Posting Komentar