ATUM Institute : Pesan Terbaru Prof. Yusril Di Bimtek DPRD Asal PBB Pada Ketum Partai Bulan Bintang Yuri Kemal Adalah Setara Getaran Energi Natsir Dahulu

Direktur Eksekutif ATUM Institute Abdullah Amas menyebut Natsir dan Prof. Yusril memiliki energi setara. Dan dalam prinsip kode alam. Energi setara akan bertemu dengan energi setara.

"PROF. YUSRIL Setara dengan Energi M.Natsir, sama sama orang ujung tombak di Kabinet, sama-sama berhasil menjaga eksistensi ruh Masyumi di segala zaman"tegas Amas

Prof. Yusril dengan posisi sebagai Menko dan membawa umur Partai Bulan Bintang melebihi umur Masyumi menunjukkan kharismanya.

"Ada getaran Indonesia Raya di wajah Prof. Yusril dan M.Natsir, mereka adalah merah dan putihnya Masyumi sepanjang NKRI berdiri"tegas Amas

Maka pesan Prof. Yusril dinilai penuh dentuman ruh kuat dan bertenaga. Dengan pengalaman yang penuh, insting yang teruji disetiap zaman dan penuh haru atas eksisnya Politik Masyumi dulu dan kini serta perjalanan PBB dimasa yang akan datang.

Dimata ATUM Institute, Prof.Yusril dianggap tengah memainkan simfoni terakhirnya untuk memastikan warisan Natsir tidak hanya menjadi catatan kaki di buku sejarah, melainkan tetap menjadi denyut nadi dalam tubuh besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti diberitakan Ketua Dewan Pertimbangan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pentingnya soliditas internal dalam tubuh Partai Bulan Bintang (PBB) saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD PBB se-Indonesia. Kegiatan tersebut mengusung tema “Efisiensi Anggaran dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas kader di tingkat daerah.

Dalam sambutannya, Yusril menyampaikan bahwa kepengurusan PBB saat ini telah sah secara hukum dan diakui pemerintah, sehingga tidak ada lagi dualisme di internal partai. Ia mengimbau seluruh jajaran pengurus, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjaga persatuan serta memperkuat konsolidasi organisasi.

Menurutnya, langkah konsolidasi harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga ranting. Hal ini dinilai penting guna memastikan kesiapan partai dalam menghadapi Pemilu 2029.

“Seluruh jajaran harus mulai aktif melakukan pembenahan internal dan memperkuat struktur organisasi. Konsolidasi ini menjadi kunci agar PBB tampil sebagai kekuatan politik yang signifikan,” ujar Yusril.

Selain itu, PBB juga menaruh perhatian pada sistem pemilu nasional. Yusril menyebutkan dukungan terhadap sistem proporsional, dengan catatan perlunya mekanisme yang mampu meminimalisir hilangnya suara pemilih. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pengaturan ambang batas berbasis jumlah kursi minimal untuk pembentukan fraksi di DPR, sehingga partai-partai kecil tetap memiliki ruang representasi.

Di sisi lain Ketua Umum PBB yang baru Yuri Kemal Fadlullah menjelaskan bahwa agenda utama partai saat ini adalah memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan kesiapan verifikasi pemilu, serta memperkenalkan kembali PBB kepada generasi muda. Ia menekankan pentingnya penguatan media sosial dan infrastruktur organisasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Melalui Bimtek ini, para anggota DPRD PBB diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan anggaran daerah secara efisien serta optimalisasi pendapatan asli daerah. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menyelaraskan langkah politik dan kebijakan partai di seluruh Indonesia.

PBB menargetkan seluruh proses konsolidasi organisasi dapat rampung sebelum pertengahan 2027, sehingga partai memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik nasional pada 2029.

Amas Persada News,Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota DPRD dari PBB se-Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung pada 28 April 2026 di Hotel Swiss-Belinn, Cawang, Jakarta.

Bimtek ini dihadiri oleh hampir seluruh anggota DPRD dari PBB, dengan tingkat kehadiran mencapai sekitar 95 persen. Para peserta mengikuti kegiatan dengan antusias, terlebih karena tema yang diusung dinilai sangat relevan dan menarik, yaitu “Efisiensi Anggaran dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.

Dalam pelaksanaannya, DPP PBB menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, baik dari internal partai maupun eksternal. Di antaranya adalah perwakilan DPP PBB, kepala daerah dari PBB, narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Menteri Koordinator, Yusril Ihza Mahendra, serta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Penyelenggaraan bimtek ini sekaligus menjadi jawaban atas isu yang sempat berkembang di internal partai terkait adanya dualisme kepengurusan DPP PBB. Tingginya tingkat partisipasi anggota DPRD dinilai sebagai bukti soliditas dan kekompakan partai.

Wakil Ketua Umum DPP PBB, H. Kasbiramsyah, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada dualisme di tubuh DPP PBB. Ia menyampaikan bahwa kehadiran 95 persen anggota DPRD dari seluruh Indonesia telah membantah opini yang berkembang di masyarakat.

“Partisipasi sebesar 95 persen ini menunjukkan bahwa tidak ada dualisme di DPP PBB. Kepengurusan DPP di bawah Penjabat Ketua Umum Yuri Kemal Fadlullah dan Sekretaris Jenderal Ruksamin telah disahkan oleh pemerintah melalui Menteri Hukum Republik Indonesia. Jadi, tidak ada dualisme kepengurusan,” ujarnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, DPP PBB berharap dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, sekaligus memperkuat soliditas partai di seluruh Indonesia.

Sementara itu Direktur Eksekutif ATUM Institute Abdullah Amas menyebut Bimtek PBB se Indonesia menggelorakan pertama eksistensi Politik Partisipasi Kekuatan Neo-Masyumi Di Daerah-Daerah, kedua eksistensi spirit Kader Neo-Masyumi dan Partai berazas Islam menjaga aspirasi puluhan Ormas Islam pendiri PBB di daerah untuk makin eksis mewarnai daerah dan ketiga spirit kekuatan Parpol pendukung Prabowo mengawal agenda Prabowo di daerah.

Berikut ulasan lengkap dari ATUM Institute ; 

MAGNITUDO NEO-MASYUMI: IHTIAR BULAN BINTANG MENGAWAL PRABOWO

JAKARTA – Di tengah hiruk-pikuk konsolidasi politik pasca-pemilu, Partai Bulan Bintang (PBB) tampaknya enggan sekadar menjadi penonton di pinggiran lapangan. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) nasional yang digelar baru-baru ini, partai besutan Yusril Ihza Mahendra ini justru sedang memanaskan mesin politiknya. Direktur Eksekutif ATUM Institute, Abdullah Amas, menangkap sinyalemen kuat: PBB sedang mengonsolidasikan kekuatan "Neo-Masyumi" untuk menjaga napas aspirasi Islam di akar rumput.

Panggung Eksistensi di Daerah

Bimtek yang diikuti oleh pengurus dan anggota legislatif PBB dari seluruh penjuru Nusantara ini bukan sekadar rutinitas administratif. Menurut Amas, ini adalah proklamasi Politik Partisipasi Kekuatan Neo-Masyumi di daerah-daerah.

Setelah sekian lama identitas politik Islam moderat-intelektual ala Masyumi dianggap meredup, PBB mencoba menghidupkan kembali sel-sel tersebut. Strateginya jelas: memperkuat cengkeraman di tingkat lokal. "Ada pesan kuat bahwa kekuatan Neo-Masyumi tidak hilang, melainkan sedang bertransformasi menjadi kekuatan partisipatif yang nyata di daerah," ujar Amas.

Menjaga "Rumah" Ormas Islam

Bagi PBB, eksistensi bukan sekadar angka di papan skor pemilu, melainkan soal menjaga amanah sejarah. Sebagai partai yang lahir dari rahim puluhan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, PBB memikul beban untuk tetap menjadi kanal aspirasi bagi konstituen tradisionalnya.

Dalam analisisnya, Amas menekankan dua poin krusial terkait spirit kader:

Keteguhan Azas: Menjaga marwah partai berazas Islam di tengah pragmatisme politik yang kian kental.

Warna Lokal: Memastikan aspirasi Ormas Islam pendiri PBB tidak tergerus, melainkan tetap mewarnai kebijakan-kebijakan publik di tingkat daerah.

"Ini adalah soal menjaga rumah besar bagi puluhan Ormas Islam agar tetap memiliki suara dalam menentukan arah pembangunan di daerah mereka masing-masing," tambah Amas.

Garda Depan Agenda Prabowo

Namun, agenda PBB tidak berhenti pada urusan internal umat. Sebagai salah satu motor dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto, PBB dinilai ATUM Institute memosisikan diri sebagai "mata dan telinga" sang Presiden di daerah.

Semangat yang digelorakan dalam Bimtek tersebut adalah komitmen untuk mengawal penuh seluruh agenda strategis Prabowo. Amas melihat ini sebagai langkah taktis; PBB ingin memastikan bahwa visi-misi pusat tidak terdistorsi saat dieksekusi di level provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan kekuatan kader yang militan, PBB bertekad menjadi benteng politik yang menjamin stabilitas dan keberlangsungan program pemerintah di daerah.

Suara PBB Fakfak

Ketua DPC PBB Fakfak, Abdul Rahman, yang hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan, dinamika DPP PBB telah usai pada pelaksanaan Musyawarah Dewan Partai di bulan Maret dan telah melahirkan Saudara Yuri Kemal Fadullah, SH, MH sebagai Pj. Ketua Umum dan Dr. Ir. H. Ruksamin sehigga DPP melaksanakan Bimbingan Teknis DPRD se Indonesia.

“Ini adalah awal konsolidasi DPP bersama seluruh anggota DPRD fraksi PBB se Indonesia dalam rangka pendalaman yugas DPRD dengan tema,” pungkasnya.

Lebih lanjut disampaikannya bawha kegiatan ini merupakan salah satu bentuk semangat kader PBB dalam merapatkan kembali barisan yang terpisah untuk bergerak menuju kemenangan di Pemilu 2029.

“Dinamika dalam internal partai itu hal yang biasa dan jangan terus terjadi terlalu lama,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, PBB memandang perlu setiap Daerah harus berani mengambil sikap setelah setahun efisiensi anggaran seluruh indonesia. Semua daerah pasti merasakan dampak Efisiensi Anggaran sesuai intruksi Presiden No 1 Tahun 2025 maka daerah harus berfikir kreatif dan inovatif bersama untk peningkatan PAD.

“Setiap rupiah harus dirasakan oleh rakyat kita. Bimtek ini momen yang tepat karna seluruh Daerah melaksanakan tahap finalisasi RKPD tahun anggaran 2027 di bulan April – Mei 2026,” pintanya.

Ketua DPC PBB yang juga wakil ketua DPRK Fakfak menegaskan, sebagai dasar letak pondasi untuk meningkatkan PAD adalah kesiapan kepala Daerah untuk memperoleh data potensi daerah agar setiap rupiah dapat digunakan dan benar-benar bermanfaat untk kegiatan usaha masyarakat indonesia khususnya Kabupaten Fakfak.

Ia juga menyampaikan, PAD Fakfak tahun 2025 naik 43 % dari 29 miliar, ini belum menunjukan peningkatan yang signifikan, sementara IPM kabupaten fakfak naik 1 poin dan tertinggi dari seluruh kabupaten di Propinsi Papua Barat dan potensi Sumber Daya Alam Fakfak cukup melimpah. Hal ini perlu kita kaji bersama dengan membentuk tim ekonomi terpadu agar mendesai bersama dan mendapatkan satu pemikiran untk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di kabupaten Fakfak kalau itu dapat diatasi maka secara otomatis PAD kita sudah dipastikan.

“Untuk meningkatkan PAD sudah tentu adalah menggerakan sektor ekonomi seperti Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertenakan, menggerakan UMKM sekunder (Hilirisasi Produk Unggulan), UCC Migas, Kelapa Sawit dan menciptakan tataniaga pemasaran yang dikelolah oleh orang Fakfak, baik itu melalui BUMD, Koperasi, Bumkamp maupun yayasan,” beber dia.

“Jika kita komitmen bersama melakukan semua ini. Saya yakin Fakfak akan terasa Perubahan. Bersatu Bergerak Menang,” tandasnya.