Wakil Ketua DPR-RI Prof. Dasco Cerita Kisah Pilu Anggota DPR Banyak Nombok Dana Demi Penuhi Permintaan Warga Di Dapil Saat Reses

 Wakil Ketua DPR Prof.Sufmi Dasco Ahmad menyebut, anggota dewan terkadang harus merogoh kantong pribadi untuk menutup kekurangan dana reses. Dasco mengatakan, saat melakukan kunjungan daerah pemilihan (Dapil) pada masa reses, anggota DPR tidak jarang ditodong oleh pendukungnya untuk memperbaiki infrastruktur atau membeli perlengkapan tertentu.

Nah, dalam kunjungan-kunjungan aspirasi kadang-kadang juga itu ditembak di lapangan, misalnya jalan desa atau kampung harus diperbaiki, misal perlu tenda untuk orang meninggal, gitu-gitu,” kata Dasco, saat dihubungi, Senin (13/10/2025). “Lah, ini kadang-kadang anggota DPR ini, ya bisa juga nombok, gitu loh,” lanjut dia.

Menurut Prof.Dasco, Anggota DPR yang nombok dana reses itu biasanya terjadi di Dapil dengan jumlah penduduk yang padat, seperti Jakarta. Koleganya di Partai Gerindra, Habiburrokhman, misalnya.

Ketika Habiburrokhman membuat kegiatan sosialisasi di beberapa titik wilayah pendukung, konstituennya di daerah yang berdekatan akan memintanya untuk menggelar program yang sama

“Yang berdekatan dengan titik itu enggak dibikin, kadang-kadang konstituennya nagih, ‘kok kami enggak ada apa, apa sembako?’ misalnya gitu. Dia akhirnya ya nambahin, gitu loh,” tutur Prof. Dasco. Oleh karena itu, kata Prof.Dasco, pengeluaran dana reses setiap anggota DPR berbeda-beda.

Mereka juga dihadapkan pada situasi lapangan yang terkadang tidak diduga. Kondisi ini membuat detail pengeluaran dana reses tidak bisa dilampirkan dalam aplikasi DPR RI yang akan memuat laporan kegiatan reses setiap anggota dewan. Saat reses, beberapa anggota dewan turun ke daerah sembari membagikan sembako, menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, dan membuka forum dialog.

Nah, kemudian, kan kita enggak mungkin minta pertanggungjawaban konstituen, tanda tangan misalnya dia sudah terima ini, atau kemudian dapet ini, kan gitu,” tutur dia.  Selain itu, anggota DPR juga mesti membayar tim dapil yang tidak digaji dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka dibayar dengan nominal yang berbeda dalam kegiatan-kegiatan reses. “Mereka yang koordinir di daerah dan harus juga dikasih uang saku, misalnya gitu loh,” kata Prof.Dasco.