SEKOLAH RAKYAT MENJEMBATANI KEMISKINAN DAN SEKOLAH UNGGUL

 *SEKOLAH RAKYAT MENJEMBATANI KEMISKINAN DAN SEKOLAH UNGGUL* 

Tumpal Daniel S

 

- Sekjen Akurat Indonesia 

- STAI DQ

Keterbatasan masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan bermutu masih menjadi persoalan besar pendidikan di Indonesia. Data Biro Pusat Statistik (BPS) per September 2024 masyarakat miskin sebanyak 24,054.720 orang atau 8,57 persen dari penduduk Indonesia. BPS menggolongkan masyarakat miskin ke dalam empat golongan yaitu: Desil 1 sangat miskin, Desil 2 miskin, Desil 3 hampir miskin dan Desil 4 rentan miskin. Penggolongan Desil 1 sampai 4 adalah rumah tangga  yang pengeluaran per bulannya antara Rp.500.000,- hingga Rp.2.500.000,-. Kondisi masyarakat miskin seperti ini berpotensi mereka tidak bisa  keluar dari lingkar kemiskinan  bila tidak ada kebijakan yang bersifat afirmasi dari Pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan. 

 *Pendidikan Atasi Kemiskinan* 

Pendidikan diakui secara empiris adalah cara yang efektif dan cepat untuk memutus rantai kemiskinan. Namun, persoalan ada pada sektor  pendidikan di Indonesia yaitu keterbatasan sekolah, beaya pendidikan yang mahal dan ketidakmampuan masyarakat miskin mengakses pendidikan apalagi pendidikan yang bermutu. 

Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025 sebagai dasar penyelenggaraan Sekolah Rakyat  sebagai jawaban Pemerintah dari pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem lewat sekolah bermutu dan gratis.. 

Presiden Prabowo menjelaskan tujuan dari program ini adalah memutus mata rantai kemiskinan dan memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak lagi terjebak dalam kondisi yang sama dengan orang tua mereka. Presiden menegaskan bahwa anak-anak dari keluarga dengan pekerjaan sederhana, seperti pemulung, harus diberdayakan agar mereka tidak mengikuti jejak orang tuanya.

Menteri Sosial,Saifullah Yusuf pada peluncuran Sekolah Rakyat 14 Juli 2025 di Sekolah Rakyat Bogor menyatakan; "Sekolah ini bukan untuk anak yang pintar secara akademik, tapi untuk anak-anak yang selama ini terhambat aksesnya ke pendidikan. Tidak ada tes akademik. Tesnya hanya administrasi dan kesehatan. Namun, selektif dan adil. Untuk tahap pertama sekolah rakyat dimulai di 100 titik yang diluncurkan( pertengahan Juli 63 titik dan akhir Juli 2025 bertambah 37 titik). Sebanyak 9.755 siswa langsung tinggal di asrama yang dilengkapi fasilitas kebutuhan pendidikan yang lengkap. Kemensos menargetkan total siswa yang belajar di Sekolah Rakyat tahun ini mencapai lebih dari 20 ribu orang, didukung oleh 2.180 guru dan 4.069 tenaga kependidikan,(news detik.com,2025).

Aida Irawati,Staf Kepresiden mengungkap beberapa hasil penelitian hubungan kemiskinan dan pendidikan; 

“Tidak ada yang lebih memilukan selain melihat anak-anak Indonesia terpupus harapan masa depannya hanya karena terlahir dari keluarga miskin. Kemiskinan kerap menjadi lingkaran setan yang diwariskan antar generasi. Di tengah tantangan itu, pendidikan adalah jalan paling nyata untuk memutus lingkaran tersebut. Seperti kata Nelson Mandela, Pendidikan adalah senjata paling kuat untuk menghancurkan kemiskinan. Kita seharusnya bisa bersepakat bahwa kemiskinan tak boleh jadi takdir. Data BPS 2025 mencatat, lebih dari 25 juta warga Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, dan sebagian besar berasal dari keluarga yang nyaris tak memiliki akses pendidikan layak. Survey Indonesia _Family Life_ di tahun 2014 menunjukkan 64,5% anak dari orang tua dalam kategori miskin akan tetap miskin di masa depan. Ini Pesannya

Sejumlah penelitian menunjukkan korelasi erat antara pendidikan dan kemiskinan. Semakin lama seseorang bersekolah, peluangnya keluar dari kemiskinan jauh lebih besar. 

Irawati mengutip data Bank Dunia (2021)bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah di Indonesia dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga 4 persen. Inilah yang menjadi pijakan utama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto saat menggagas Sekolah Rakyat. Beliau selalu menekankan amanat UUD 1945 di bagian pembukaan bahwa negara wajib memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan salah satunya dengan memperkuat pembangunan sumber daya manusia lewat pendidikan. Sekolah Rakyat sebagai kebijakan afirmatif yang transformatif bertujuan agar tak ada lagi anak Indonesia kehilangan akses pendidikan hanya karena terlahir dari keluarga miskin. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan, "Pendidikan adalah penentu apakah bangsa ini akan menjadi negara maju atau tetap miskin." Target Indonesia mencapai kemiskinan 0% dan pertumbuhan ekonomi 8% hanya mungkin tercapai jika setiap anak bangsa mendapat pendidikan berkualitas.”(detik.com,kolom,2025.

 *Sekolah Rakyat Sekolah Unggul* 

Ketua Tim Ahli Sekolah Rakyat yang juga mantan Menteri Pendidikan Naional,Prof.Dr. Mohammad Nuh memiliki konsep trilogi untuk Sekolah Rakyat yaitu: 'Memuliakan sesuatu yang harus dimuliakan, Memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin dan Menjangkau sesuatu yang tak terjangkau'. Nuh mengatakan ,"Sekolah Rakyat berasrama ini bukan sekadar gratis. Ini sudah memenuhi kebutuhan personal juga. melebihi dari yang gratis. Kalau bicara putusan MK, ini melebihi putusan MK. Karena sekali lagi, niatnya memuliakan mereka yang tidak mampu," (BBC News). Seperti diketahui, akhir Mei 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar sembilan tahun dari SD hingga SMU. Putusan ini masih sulit dilaksanakan oleh  Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dari operasional SD, SMP dan SMU Negeri karena keterbatasan anggaran pendidikan di setiap daerah yang berbeda. 

Salah satu pembeda yang ada pada Sekolah Rakyat adalah ' _talents mapping_ ', yaitu cara penelusuran minat dan bakat siswa Sekolah Rakyat di awal saat masuk sekolah. Menurut Ary Ginanjar ,motivator dan CEO ESQ Leadership Centre, yang menghibahkan teknologi _talents mapping_ berbasis AI (Artificial Intelegent) untuk digunakan pada Sekolah Rakyat, mengatakan " _talent mapping_ memungkinkan hasil dari pendidikan lebih produktif dan efektif, karena sejak awal minat dan bakat siswa dapat diketahui secara presisi. Berbekal data ini  Sekolah dan guru  dapat lebih terarah untuk menjadikan siswanya lebih cepat dan terukur".

 *Kritik Untuk Sekolah Rakyat* 

Suara kritis terhadap Sekolah Rakyat seperti, mengkhawatirkan potensi dualisme pendidikan dan menjadi pesaing sekolah negeri. Pemerintah memang harus membuka ruang dialog untuk penyempurnaan dan meyakinkan bahwa Sekolah Rakyat. bukan pengganti atau pesaing sekolah yang ada. Justru sebaliknya, ini adalah pelengkap untuk menjangkau anak-anak dari keluarga paling rentan yang selama ini sulit mengakses pendidikan bermutu. Isu _stigma_ sekolah keluarga miskin yang memengaruhi psikologi siswa, juga menjadi perhatian serius. Karena itu, berbagai pihak dilibatkan sejak awal agar sekolah ini benar-benar terbuka, ramah anak, dan tidak memberi ruang bagi diskriminasi. Nama "Sekolah Rakyat" tidak dimaksudkan ekslusif. Nama tersebut adalah sebagai simbol kehadiran negara di tengah rakyat, memastikan pendidikan bermutu bukan hanya milik segelintir orang. 

Bagi keluarga buruh tani, nelayan, atau pekerja informal di pelosok negeri, Sekolah Rakyat adalah jawaban atas harapan yang selama ini terasa jauh. Kini, anak-anak mereka punya peluang mengenyam pendidikan layak tanpa terbebani beaya. Inilah pengakuan  Naila, siswi kelas VI SD di Makassar. Ayahnya hanya seorang juru parkir dan ibunya bekerja serabutan. Naila mendaftar dan berhasil lolos menjadi penerima beasiswa Sekolah Rakyat. "Saya ingin jadi guru dan membantu orang tua. Semoga sekolah ini jadi jalan mengubah hidup kami," kata Naila penuh semangat, (news.detik.com/kolom)

Kehadiran Sekolah Rakyat untuk memastikan setiap anak mendapat hak yang sama atas pendidikan berkualitas sebagai salah satu jalannya untuk menuju Indonesia Emas 2045 yang bukan sekadar komitmen tetapi wujud aksi membangun negeri yang sejahtera, adil, dan setara.

Sabtu, 19 Juli 2025