PDIP-PAN Angkat Bicara Soal Wacana Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto

 Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, menekankan pentingnya proses seleksi yang matang dan transparan dalam pemberian gelar pahlawan nasional, termasuk kepada mantan Presiden Soeharto.

Hal ini disampaikan menyusul pertanyaan mengenai masukan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Istana terkait usulan tersebut.

"Saya bersyukur pemberian gelar masih bisa dilakukan dan diseleksi Kemensos. Tetap memang harus dari bawah dan banyak aspek penilaian yang harus dilakukan secara matang oleh Kemensos," ujar Selly saat diwawancarai, Selasa (22/4).

Dia menyoroti pentingnya dampak nasional dari seorang tokoh yang diusulkan sebagai pahlawan nasional. Menurutnya, banyak tokoh daerah yang berjasa besar namun kurang dikenal di tingkat nasional.

"Kalau memang itu terjadi, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat dan kita pun harus menghargai tokoh-tokoh dari daerah yang memang menjadi pahlawan di daerahnya. Tetapi bisa memberikan multiplyer effect bagi daerahnya bahwa gelar pahlawan nasional itu bukan berarti harus skala internasional, tapi dampak keberadaan tokoh daerah bisa memberi dampak," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio menilai usul agar Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah hal yang wajar dan patut dipertimbangkan. 

Menurut Eko, banyak capaian saat era pemerintahan Soeharto yang dapat dikenang.

"Swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, program sekolah dasar Inpres, dan dukungan terhadap koperasi serta usaha kecil," ujar Eko kepada wartawan, Kamis (24/4/2025). 

Dia menilai Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang pernah memimpin dalam periode panjang pembangunan nasional.

Selain usulan dari publik, menurutnya, ada mekanisme resmi yang harus dilalui, seperti kajian dari Dewan Gelar hingga keputusan oleh Presiden RI. 

Eko melanjutkan, bagi PAN upaya menghargai tokoh bangsa seperti Presiden ke-2 RI adalah bagian dari merawat sejarah nasional.

"Ini bukan soal politik semata, tapi soal bagaimana kita memberi tempat yang layak bagi sosok yang pernah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia," pungkas dia