ATUM Institute Sebut Prof. Dasco Bela Hak Siswa Soal Sekolah Gagal Input Data SNBP Bukti Bela Visi Kuat Pendidikan Bangsa

 

Jakarta-Amas Persada News- Analisa Teruji Madani ( ATUM )Institute menyebut Prof. Dasco Bela Hak Siswa Soal Sekolah Gagal Input Data SNBP Bukti Bela Visi Kuat Pendidikan Bangsa

ATUM Institute mengapresiasi langkah tegas dan sangat serius perhatian Prof. Dasco terkait sekolah gagal input SNBP.

"Ini kan pendidikan dan kesehatan, selain program makan bergizi gratis, yang begini ini sangat jadi perhatian pemerintah, maka sudah cukup ketat pengawasan DPR terkait soal sekolah gagal input SNBP"tegas Wakil Direktur Eksekutif ATUM Institute Nadia Ramadani, Ahad (09/02) di Kantor ATUM Institute

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Federasi Pekerja Kependidikan Seluruh Indonesia - SPSI Abdullah Amas.

"Apa yang dilakukan Prof. Dasco merupakan bentuk cinta Prabowo dan Prof. Dasco sebagai bapak bagi perjuangan pendidikan anak-anak Indonesia, pesan itu yang disampaikan, pendidikan merupakan hal yang habis-habisan dibangun Pemerintahan Prabowo"tegas Amas

Seperti diberitakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan komitmennya dalam membela hak siswa untuk mengenyam pendidikan vtinggi. Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco Ahmad menyatakan segera memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Brodjonegoro, guna membahas polemik Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang menyebabkan banyak siswa gagal mendaftar ke perguruan tinggi.

Menurut Prof. Dasco, Komisi X DPR telah memberikan perhatian serius terhadap kendala yang dialami para siswa dalam proses SNBP tahun ini. Oleh karena itu, DPR segera mengambil langkah konkret dengan mengundang kementerian terkait untuk mencari solusi.

“Akan ditindaklanjuti oleh komisi teknis di DPR. Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini. Kami minta pekan depan Komisi X membahas ini dengan kementerian terkait,” ujar Prof.Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2).

DPR melalui Komisi X berkomitmen untuk menjadikan permasalahan ini sebagai bahan evaluasi guna mencegah kejadian serupa di masa depan. 

Selain itu, DPR juga menegaskan pendidikan adalah hak bagi setiap siswa, dan sistem seleksi masuk perguruan tinggi harus berjalan adil serta transparan. 

Belakangan ini, sejumlah kendala teknis menghambat siswa untuk mendaftar melalui jalur SNBP, termasuk perbedaan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta kelalaian sekolah dalam menginput data di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). 

Akibatnya, ratusan siswa yang seharusnya berhak mengikuti SNBP harus menghadapi kendala administratif.

Dengan pertemuan antara DPR dan kementerian terkait pekan depan, diharapkan solusi terbaik bisa segera ditemukan agar para siswa tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.