ATUM Institute Dukung Prabowo Adakan Menteri Penerimaan Negara

Direktur Eksekutif ATUM Institute Abdullah Amas mendukung langkah Prabowo Adakan Menteri Penerimaan Negara yang menggenjot sektor pajak dan beacukai terpisah dari Kementerian Keuangan.

"Semakin ramping organisasi akan semakin lincah bekerja. The right man on the right job. Zaken kabinet kuncinya"ujar Abdullah Amas

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, isu soal kementrian baru di kabinet Prabowo Subianto masih dinamis.  (Fersianus  Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara usai dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, isu soal kementerian baru di kabinet Prabowo masih dinamis. 

Dasco menegaskan bahwa jumlah dan nomenklatur kementerian sejauh ini Prabowo masih digodok.

"Bahwa segala sesuatu yang pada saat ini disampaikan itu masih dinamika," kata Dasco di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (26/9/2024). 

Lebih lanjut, menurut Dasco, finalisasi terkait kementerian di era Prabowo akan difinalkan sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024.

"Bisa ada bisa enggak, itu tergantung nanti finalisasi yang akan kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, memberikan bocoran terkait rencana pembentukan lembaga baru, Badan Penerimaan Negara (BPN).

Burhanuddin mengatakan, BPN akan memisahkan tugas pemungutan pajak dan bea cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada pemerintahan mendatang.

Menurutnya, BPN dibentuk untuk fokus mengurusi pendapatan negara. 

"Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).