HABIS DITELEPON AMAS, PARTAI MASYUMI RI LANGSUNG BURU-BURU BILANG SEIRAMA DENGAN KOALISI PRABOWO, DUKUNG KENAIKAN AMBANG BATAS PARLEMEN

Manuver Seirama di

Partai Masyumi RI melipat jarak dengan koalisi pemerintah dalam urusan ambang batas parlemen. Di balik narasi "kebisingan demokrasi", ada negosiasi stabilitas politik yang mengintai.

SUASANA Jakarta, tak pernah benar-benar lengang dari deru kendaraan. Namun, di dalam jajaran kantor partai politik yang menjamur pasca-Pemilu, dinamika lain tengah berembus lunak. Partai Masyumi RI—salah satu entitas politik yang kerap melontarkan kritik terhadap dominasi poros kekuasaan—tiba-tiba memperlihatkan gestur politik yang tak biasa.

Di tengah memanasnya perdebatan mengenai wacana kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum, Partai Masyumi RI justru menepuk bahu Koalisi Prabowo. Sebuah pesan dukungan yang kontras dengan sikap tegas yang biasa dilayangkan partai-partai non-parlemen.

Sikap itu ditegaskan oleh Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Masyumi RI, Sayidi. Saat ditemui di sela-sela konsolidasi internal pengurus pusat, Sayidi secara terbuka menyatakan kesepakatan organisasinya terhadap gagasan menaikkan ambang batas parlemen yang disorongkan oleh Koalisi Prabowo.

"Kami sepakat sebab kalau tidak dinaikkan nanti terlalu bising demokrasi kita," ujar Sayidi dengan nada lugas.

Pernyataan singkat itu sontak memicu kasak-kusuk di lingkar elit politik. Pasalnya, kenaikan ambang batas parlemen kerap dianggap sebagai instrumen "pemangkas" keberadaan partai-partai gurem dan pendatang baru agar tak menembus Gedung DPR di Senayan.  

Meredam "Kebisingan" Demokrasi

Istilah "bising" yang diutarakan Sayidi merujuk pada kekhawatiran atas fragmentasi politik yang terlalu tinggi di parlemen. Dalam lanskap politik Indonesia, keberadaan terlalu banyak fraksi kecil di Senayan dianggap acap kali memperlambat ketok palu pembahasan undang-undang strategis serta memicu tawar-menawar politik yang berkepanjangan.

Koalisi Prabowo sendiri sejak awal menghembuskan narasi efisiensi pemerintahan. Mendorong ambang batas yang lebih tinggi dipandang sebagai resep ampuh untuk mengonsolidasikan kekuatan politik pendukung pemerintah, memperkuat sistem presidensial, sekaligus menciptakan stabilitas tata kelola negara.

"Demokrasi butuh ruang dialektika, tapi jika tidak dibatasi aturan main yang presisi, energi bangsa habis hanya untuk mengurus kompromi antar-faksi," tutur seorang politikus senior dari partai koalisi pemerintah yang enggan disebutkan namanya.

Dukungan Masyumi RI terhadap gagasan ini memberi angin segar bagi koalisi pemerintah. Legitimasi kebijakan yang kerap dituding hegemonik itu kini mendapat stempel persetujuan justru dari luar benteng Senayan.

Kalkulasi Tiga Langkah di Muka

Namun, dalam catur politik nasional, tak ada dukungan yang cuma-cuma. Langkah Masyumi RI yang melangkah seirama dengan Koalisi Prabowo dibaca oleh sejumlah analis sebagai kalkulasi taktis jangka panjang.

Para pengamat menilai ada dua kemungkinan yang tengah dimainkan Masyumi RI:

Incaran Poros Koalisi Strategis: Masyumi RI menyadari bahwa berlayar di luar arus besar koalisi pemerintah akan menyulitkan posisi tawar mereka dalam peta politik nasional. Mengamankan kesepahaman sejak dini membuka peluang integrasi politik yang lebih solid menuju pemilu mendatang.

Mendorong Konsolidasi Basis Islam: Dengan memperkuat ambang batas, Masyumi RI mematok target untuk mendorong konsolidasi pemilih berbasis Islam ke dalam wadah yang lebih terkonsentrasi, alih-alih terpecah ke dalam belasan partai kecil tanpa arah kepemimpinan yang jelas.

Langkah Masyumi RI ini sejalan dengan menavigasi posisinya—sintesa antara menjaga idealisme sejarah Islam politik dan perjuangan stabilitas—, ya ini bagian pembahasan menarik menuju pendalaman RUU Pemilu mendatang di Senayan. Yang pasti, untuk saat ini, Masyumi telah memilih untuk bersuara searah dengan sang penguasa poros.

Konon sikap Partai Masyumi RI juga ditopang dengan Telepon dari Politisi Abdullah Amas yang dikenal pendukung Pemerintahan Prabowo