Milad Ke-121 PSII, Ini Pesan Tajam Kemendagri Pada Partai Politik

Pemerintah menyentil partai politik agar tak cuma sibuk berburu kursi setiap lima tahunan. Di Jakarta Timur, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) merayakan milad ke-121 dalam gemuruh sejarah yang kian ditinggalkan zaman.

OLEH REDAKSI INVESTIGASI & POLITIK

RUANG serbaguna di Jakarta Timur itu dipenuhi kepulan asap teh hangat dan gumam doa. Minggu pertengahan Oktober lalu, ratusan kader dan simpatisan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) berkumpul. Tidak ada baliho raksasa berkilau, tidak ada deretan mobil mewah pengusung oligarki. Yang ada hanya hamparan kenangan atas warisan perkasa yang usianya kini menembus angka 121 tahun.

Namun, pesta syukuran Milad ke-121 PSII hari itu tiba-tiba tersengat hawa dingin. Sentilan tajam justru datang dari wakil pemerintah yang berdiri di podium.

Membacakan sambutan tertulis dari Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Akbar Ali, Heru Purnomo tak mengobral angin surga. Analis Kebijakan Ahli Madya itu menyampaikan pesan menohok yang ditujukan tepat ke jantung perpolitikan nasional.

"Partai politik jangan hanya dijadikan mesin pemburu suara lima tahunan," ujar Heru dengan nada datar namun menohok.

Sentilan tersebut bak tamparan keras bagi panggung politik Tanah Air yang dewasa ini disesaki pragmatisme transaksional dan perburuan kekuasaan tanpa arah moral.

Warisan dari Kampung Laweyan

Sukar membayangkan perpolitikan Indonesia tanpa menyebut rahim Syarikat Islam. Jauh sebelum Republik ini diproklamasikan, sebuah pergerakan lahir di gang-gang sempit Kampung Laweyan, Surakarta, pada 16 Oktober 1905. Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) guna memukul balik dominasi pedagang asing dan perlakuan diskriminatif pemerintah kolonial Belanda.

Pergerakan ini menjelma menjadi monster politik yang ditakuti Batavia ketika tampuk kepemimpinan beralih ke tangan Raden Hadji Oemar Said Tjokroaminoto—pria berwibawa yang dijuluki Belanda sebagai "De Ongekroonde van Java" (Raja Jawa Tanpa Mahkota).

Di tangan Tjokroaminoto, organisasi berkembang menjadi Sarekat Islam, lalu bertransformasi menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) pada 1929. Cita-citanya tegas: zelfbestuur—pemerintahan sendiri dan kemerdekaan sejati. Dari rumah kontrakan Tjokroaminoto di Surabaya pulalah lahir pemikir-pemikir besar bangsa dengan spektrum ideologi berseberangan: dari Sukarno hingga Musso.

"Usia 121 tahun bukan sekadar penanda panjangnya perjalanan, melainkan bukti ketangguhan ideologi dan konsistensi memperjuangkan cita-cita kemerdekaan," kata Akbar Ali dalam teks sambutannya.

Politik Berburu Kursi, Lupa Nurani

Namun, sejarah tinggal sejarah. Di tengah riuk-pikuk politik modern yang diukur dengan tebalnya dompet logistik dan mahalnya baliho, pergerakan berbasis ideologi klasik kerap terlempar ke pinggir panggung.

Itulah mengapa Kemendagri melancarkan kritik tajam. Menurut Kemendagri, fungsi konstitusional partai politik saat ini mengalami penyempitan yang parah. Partai kerap lupa pada tugas dasarnya: edukasi politik masyarakat, penyerapan aspirasi, hingga pembinaan kader berintegritas.

"Nilai-nilai luhur Islam seharusnya menjadi kompas moral dan energi spiritual, agar politik tidak terjebak pada pragmatisme transaksional," tegas Heru Purnomo.

Dalam pandangan Kemendagri, indikator keberhasilan partai politik tidak semata-mata diukur dari berapa banyak kursi yang disabet di Senayan atau berapa banyak jabatan menteri yang diraih. Ukuran sejati terletak pada sejauh mana partai menghadirkan manfaat konkret dan perlindungan bagi rakyat kecil yang kian terhimpit.

Menerjang Badai Pragmatisme

Di balik panggung seremonial, DPP PSII kini memikul beban berat: bagaimana bertahan di tengah gempuran mesin politik modern. Konsolidasi kelembagaan dan kaderisasi di tingkat DPW hingga DPC kembali digelorakan untuk memastikan trah pergerakan ini tidak sirna ditelan zaman.

Di penghujung acara, pengingat paling mendalam kembali digaungkan—sebuah warisan wawasan monumental dari Sang Guru Bangsa, H.O.S. Tjokroaminoto:

"Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siyasah."

Sebuah trilogi falsafah yang memadukan kedalaman pengetahuan, kemurnian akidah, serta kecerdasan strategi politik. Falsafah ini menjadi cermin retak bagi perpolitikan nasional hari ini: ketika siyasah (siasat) dipraktekkan secara membabi buta tanpa diimbangi kemurnian etika dan kedalaman ilmu, maka rakyatlah yang akhirnya menjadi korban pertarungan.

Bagi PSII, peringatan 121 tahun ini bukan sekadar ajang bernostalgia atas kejayaan masa lalu. Ini adalah panggilan sejarah di tengah zaman yang kian pragmatis: akankah idealismenya tetap menyala, atau tenggelam dalam ingar-bingar perburuan suara semata