ATUM Institute Dan Jaringan Alumni Muda HMI (JAM-HMI) Ikut K.H Dr. Masrur Anhar Pembina Korps Mubaligh Indonesia Dukung Pemerintah Larang Pertunjukan Musisi AS Israel Houghton

Jakarta-Koordinator Pimpinan Nasional/Pimnas Jaringan Alumni Muda HMI (JAM-HMI) Abdullah Amas menyebut seruan dukungan K.H Dr Masrur Anhar kepada Pemerintah menolak Musisi AS Israel Houghton adalah seruan seorang Ulama dan Komunitas Yang Peduli Pembubaran Israel.

"Ini menunjukkan Ulama tetap garang dalam membela agenda Pemerintah dan UUD 45 dalam membubarkan semua bentuk penjajahan"tegas Abdullah Amas yang juga Mantan Wasekjen PB HMI sekaligus Direktur Eksekutif ATUM Institute tersebut.

Palu Merah Prof. Yusril untuk Sang Musisi

Pemerintah melarang pertunjukan musisi AS, Israel Houghton, di Jakarta karena rekam jejak dukungannya terhadap Israel. Langkah ini disokong kelompok mubaligh.

RENCANA pertunjukan musik rohani yang sedianya dihela di Graha Pengharapan, Jakarta, pada 24 Oktober mendatang itu akhirnya berujung buntu. Musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grupnya Israel & New Breed, terancam tak bisa menyapa para penggemarnya dalam tur bertajuk ’Til The Whole World Knows Tour 2026. Pemerintah Indonesia memblokir izin panggung sang pemenang Grammy Award tersebut.

Keputusan tegas itu keluar langsung dari meja Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Yusril Ihza Mahendra. Setelah menggelar koordinasi maraton dengan sejumlah kementerian dan lembaga keamanan, Prof. Yusril memutuskan pintu Indonesia tertutup untuk pertunjukan Houghton.

Pangkal persoalannya bukan pada nyanyian atau iman sang penyanyi. Kerikil tajam itu bersumber dari rekam jejak digital Houghton. Pada Oktober 2023—saat konflik di Gaza berkecamuk—Houghton secara terbuka melontarkan pernyataan di media sosial: “I stand with Israel.”

Bagi Jakarta, kalimat singkat itu bukan sekadar opini pribadi, melainkan propaganda politik yang sensitif. "Kami berpandangan bahwa kegiatan apa pun yang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk merugikan perjuangan rakyat Palestina tidak akan diperkenankan," ujar Prof. Yusril dalam keterangan resminya.

Pemerintah menampik tudingan bahwa kebijakan ini membatasi kebebasan beragama atau berekspresi. Yusril menegaskan negara tak masuk ke ranah keyakinan atau latar belakang musik rohani Houghton. Namun, dalam kalkulasi diplomasi dan keamanan dalam negeri, panggung musik tidak boleh menjelma menjadi mimbar propaganda yang berseberangan dengan garis politik luar negeri Indonesia.

Sinyal keras dari Lapangan Banteng—kantor Menko Kumham Imipas—itu disambut hangat oleh kelompok keagamaan. Pembina Korps Mubaligh Indonesia, Masrur Anhar, menilai langkah Yusril sudah tepat hitungan. Tokoh yang juga mantan Penasihat Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran tersebut memuji kepekaan pemerintah terhadap solidaritas Palestina.

"Sebagai Pembina Korps Muballigh Indonesia, saya mendukung penuh kebijakan pemerintah melalui Menko Kumham Imipas," kata Masrur pada Ahad, 11 Oktober lalu.

Bagi Masrur dan para penolak konser, mendatangkan figur yang terang-terangan berpihak pada Israel di tengah penderitaan warga Gaza adalah langkah yang gegabah. Keputusan pemerintah membatalkan konser ini dianggap melenyapkan potensi kegaduhan publik yang lebih besar di dalam negeri.

Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara lokal maupun manajemen Israel Houghton belum memberikan keterangan resmi terkait pembatalan tur tersebut. Namun satu hal yang pasti: bagi Jakarta, prinsip politik luar negeri yang konsisten membela Palestina tidak bisa ditawar—bahkan oleh panggung hiburan sekalipun.