Ormas Amas Persada Puji Langkah Menko Prof. Yusril Sapu Bersih di Graha Pengayoman

Keterangan Gambar : Prof. Yusril Dan Amas

Jakarta - Amas Persada News -Menko Yusril Ihza Mahendra menelurkan delapan titah untuk merombak pelayanan publik yang telanjur amis oleh pungli dan korupsi. Dukungan mengalir deras, menyebutnya sebagai langkah 'cuci gudang' paling berani abad ini.

JAKARTA — Udara di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Senin pagi pekan lalu, terasa lebih pekat dari biasanya. Di hadapan ratusan pasang mata pimpinan tinggi dari tiga kementerian—Hukum, HAM, serta Imigrasi dan Pemasyarakatan—Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, berdiri tegak. Isu kokok miring perihal dugaan korupsi pelayanan keimigrasian yang tengah diubek-ubek Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi latar belakang yang tak bisa disembunyikan.

Namun, alih-alih sekadar melempar retorika normatif, Yusril memilih menggebrak meja birokrasi. Ia menyodorkan cetak biru perubahan: Delapan Arahan Pembenahan Organisasi. Sebuah manifesto "sapu bersih" untuk melibas pungutan liar, memberangus makelar, hingga menutup rapat-rapat celah informal yang selama ini menjadi ladang basah oknum nakal.

"Sistem yang baik akan memaksa orang jahat menjadi orang baik," kata Yusril, mengulang adagium yang kerap ia pegang. "Sebaliknya, sistem yang tidak baik akan memaksa orang baik menjadi tidak baik."

Langkah agresif mantan Menteri Kehakiman era reformasi ini langsung memantik gelombang respons dari luar pagar kekuasaan. Salah satu dukungan paling nyaring datang dari Abdullah Amas, Direktur Eksekutif Amas Persada Strategic (APS), sebuah lembaga kajian kebijakan publik dan hukum strategis.

Amas menilai, apa yang dirumuskan oleh Yusril bukan sekadar draf pemanis di atas kertas kerja, melainkan sebuah "terapi kejut" (shok therapy) yang sudah lama dinantikan publik. "Ini adalah potret kepemimpinan yang tak mau berkompromi dengan karat birokrasi. Pak Menko Yusril tahu betul di mana letak pembuluh darah yang tersumbat, dan delapan arahan itu adalah pisau bedah yang presisi," ujar Abdullah Amas saat dihubungi Media Ini, Selasa, 9 Juni 2026.

Menurut analisis pihaknya, poin-poin yang digagas Yusril memiliki efek domino yang mematikan bagi lingkaran mafia pelayanan publik. Terutama pada poin keempat dan kelima, yang secara eksplisit memerintahkan identifikasi total untuk menghilangkan praktik perantara (makelar) serta menutup celah sistem informal.

"Pelayanan publik kita selama ini menderita penyakit akut bernama 'jalur belakang'. Pungli tumbuh subur karena adanya sistem informal yang mem bypass aturan resmi. Ketika Menko Yusril memerintahkan penutupan celah itu secara total, beliau sedang menghancurkan ekosistem korupsi dari akarnya," kata Amas dengan nada bertenaga.

Bukan rahasia lagi, sektor keimigrasian dan pelayanan hukum di bawah koridor Kemenko ini kerap menjadi sorotan merah. Kasus terbaru yang menyeret mantan pejabat tinggi di lingkungan tersebut menjadi preseden buruk yang mencoreng wajah pemerintahan baru. Amas melihat, konsolidasi yang dilakukan Yusril di tengah badai hukum KPK adalah bentuk tanggung jawab moral tingkat tinggi.

"Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak defensif. Ketika ada aparatnya yang dicokok KPK, Yusril tidak melindungi, melainkan langsung melakukan 'cuci gudang' internal. Komitmen ini luar biasa karena beliau menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum, dari atas sampai bawah," tambah Amas.

Namun, bagi Amas, yang paling revolusioner dari delapan titah Yusril adalah poin kedelapan: memberikan perlindungan dan karpet merah bagi pegawai yang berintegritas. Di bawah kultur birokrasi lama, aparatur yang jujur dan menolak kongkalikong kerap berakhir tragis—dikucilkan, dimutasi ke "pos kering", atau bahkan dikorbankan.

"Poin kedelapan ini adalah oase. Menko Yusril memberikan jaminan bahwa orang baik harus dilindungi oleh sistem, bukan malah disingkirkan. Ini akan memicu keberanian moral di tingkat bawah (whistleblower) untuk ikut membersihkan institusinya sendiri," cetus Amas.

Kendati begitu, Amas mengingatkan bahwa ujian sesungguhnya dari delapan arahan ini berada pada aspek konsistensi di lapangan. Baginya, ATUM Institute akan terus mengawal jalannya reformasi ini agar tidak menguap menjadi sekadar dokumen administratif.

"Pak Yusril sudah menembakkan peluru pertama dengan sangat baik. Sekarang tinggal bagaimana jajaran menteri di bawahnya—seperti Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta jajaran Ditjen—menterjemahkan perintah ini tanpa ragu. Jika ini konsisten, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum kita yang sempat merosot akan melompat naik," pungkas Abdullah Amas menutup pembicaraan.

Di Graha Pengayoman, genderang perang melawan birokrasi korup telah ditabuh. Publik kini menunggu, apakah delapan titah sang Profesor hukum mampu meruntuhkan tembok tebal mafia pungli, ataukah reformasi ini kembali membentur dinding keras kepentingan purba para pencari rente